Menteri Edhy Targetkan Konsumsi Ikan Naik jadi 62 Kg per Kapita di 2024

Ilustrasi Ikan Tongkol (Photo byauntmasako on Pixabay)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan angka konsumsi ikan (AKI) nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 tercatat 54,49 kg per kapita.

Edhy menargertkan, angka konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2024 sebesar 62,05 kg/kapita.

"Kami menargetkan konsumsi ikan masyarakat pada taun 2024 yaitu 62,05 kilogram per kapita," kata Edhy dalam Webinar Nasional bertajuk, Gemar Makan Ikan untuk Pencegahan Stunting, Jakarta, Sabtu, (22/8).

Demi mencapai tujuan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Dalam hal ini kementerian pimpinan Edhy ini bertugas untuk meningkatkan dan memperluas Gerakan Memasyarakatkan Ikan (GEMARIKAN) kepada masyarakat.

Selain itu, KKP jua bertugas untuk mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

"Kami juga melakukan peningkatan produk ikan tangkap dan budidaya yang menjaminan produk hasil perikanan," kata Edhy Prabowo.

Caranya dengan memberikan dukungan pembangunan saran dan prasarana ikan, rehabilitasi pasar ikan, pembanguan sentra kuliner, dan membuat ice flake machine (FIM). Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan untuk menyediakan konsumis ikan dalam negeri.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakuan surveilan kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya di beberapa provinsi. Lalu pengawasan terpadu penggunaan bahan berbahaya pada produk perikanan. Termasuk melakukan sosialisasi bahaya penggunaan bahan berbahaya pada produk perikanan dan melakukan sertifikasi produk ikan.

"Kai juga melakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)," kata dia mengakhiri.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri KKP Edhy Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster yang sempat dibuat Susi Pudjiastuti tahun 2016. Dalam praktiknya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi eksportir.

2 dari 3 halaman

Edhy Prabowo: Potensi Ekonomi Kelautan dan Perikanan Indonesia USD 1.338 Miliar

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau, potensi ekonomi kelautan Indonesia diprediksi mencapai USD 1.338 miliar per tahun (data estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Terlebih, potensi serapan lapangan kerja bisa mencapai 45 juta orang atau 40 persen dari total angkatan kerja Indonesia.

"Ini potensi yang besar. Nilai strategis adalah peluang yang bisa mendatangkan nilai ekonomi. Potensi ini adalah modal dasar pembangunan indonesia," kata Menteri Edhy Prabowo dalam keterangan resmi, Jumat (21/8/2020).

Perkiraan angka ini berasal dari sebelas sektor yakni perikanan tangkap USD 20 miliar, perikanan budidaya USD 210 miliar, industri pengolahan USD 100 miliar, dan industri bioteknologi USD 180 miliar.

Kemudian energi dan sumber daya mineral (garam) USD 210 miliar, pariwisata USD 60 miiar, transportasi USD 30 miliar, industri dan jasa maritim USD 200 miliar, coastal forestry USD 8 miliar, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil USD 120 miliar, dan sumber daya non konvensional USD 200 miliar.

Menurutnya, melalui kebijakan yang tepat, keberlanjutan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Hal ini pun sejalan dengan amanat konstitusi bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Edhy Prabowo sendiri tengah gencar menggenjot produktivitas 100 ribu hektare lahan tambak udang dan akan menghasilkan USD 20 miliar.

3 dari 3 halaman

Kemudahan Perizinan

Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edhy Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Jakarta II, Jakarta Utara.

KKP juga memberikan akses kemudahan terutama dalam hal perizinan. Di sektor budidaya yang sebelumnya terdapat 21 item perizinan, kini bisa disederhanakan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kemudian di perikanan tangkap, Menteri Edhy menyebut sudah ada terobosan melalui sistem informasi perizinan layanan cepat (Silat). Bahkan, KKP juga berkoordinasi dengan Polri agar tak terjadi krimininalisasi terhadap nelayan maupun pembudidaya ikan.

"Di sektor perikanan tangkap, salah satunya adalah perizinan yang bertele-tele 14 hari sekarang ijlzin kapal di Indonesia 30 GT ke atas, cukup satu jam melalui sistem online (Silat)," urainya.

Sementara langkah penguatan yang telah dilakukan di masa pandemi di antaranya ialah masuknya bantuan ikan sebagai bagian dari bantuan sosial pemerintah.

KKP juga mengajak masyarakat untuk mengonsumsi ikan melalui program Gemarikan serta gerakan pembagian Nasi Ikan saat ramadan lalu. Menteri Edhy menyebut, selain bermanfaat bagi masyarakat, program ini juga untuk memaksimalkan penyerapan produksi para nelayan serta pembudidaya.

Dan untuk membantu pembudidaya, KKP juga telah melakukan rapat koordinasi agar asosiasi pengusaha pakan ikan tak menaikkan harga pakan.

"Saat Covid-19 asosiasi pemilik pakan ternak juga coba menaikkan, tapi berkat koordinasi dengan Kemenperin bisa kita batalkan," ujarnya.