Luhut soal Pilpres AS: Kami Tak Ingin Campuri Masalah Domestik Negara Manapun

Kemandirian pasokan pangan suatu negara diuji ketika virus corona menyebar di dunia. Begitu juga dengan Indonesia, meskipun dikenal sebagai negara agraris, namun Indonesia belum memiliki food estate.

"Hingga kini Indonesia belum memiliki food estate," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparannya di forum virtual, Standard Chartered ASEAN Business Forum 2020: Membuka Potensi Kawasan, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Luhut mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan food estate. Kalimantan dan Sumatera Utara direncanakan bakal menjadi lokasi food estate.

Kawasan food estate di Kalimantan memiliki luas 1 juta hektar. Sementara di Sumatera Utara seluas 40 ribu hektar.

"Di Kalimantan 1 juta hektar dan juga 30.000 - 40.000 hektar di Sumatera Utara," kata dia.

Hal ini pada dasarnya, lanjut Luhut, untuk memastikan negara dapat menyediakan pasokan bahan pangan, bila terjadi sesuatu secara global.

Dalam pertemuan tersebut Luhut meminta negara-negara di ASEAN perlu memperkuat upaya integrasi dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan.

ASEAN harus mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, wajib lindungi sumber daya alam dan mencegah eksploitasi sumber daya.

Selain itu ASEAN juga perlu mendukung investasi di industri hilir dan mendorong negara-negara untuk menjadi bagian dari rantai pasokan global dalam teknologi hijau yang ramah lingkungan.

Sementara untuk dapat memulihkan kepercayaan pada multilateralisme dan perdagangan global. Luhut menilai ASEAN harus berkomitmen untuk menghindari pembatasan ekspor atas barang-barang penting, seperti peralatan medis dan, khususnya, produk makanan.

Kemudian, untuk mempersiapkan Indonesia dalam perdagangan regional dan global serta menjadi lebih kompetitif, Indonesia telah menyiapkan Omnibus Law yang akan segera disahkan awal bulan depan. Melalui Omnibus Law tersebut, harapannya dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat easy of doing business dari 72 menjadi 50.

Sebagai informasi, dalam forum internasional tersebut hadir pula Menteri Senior dan Menteri Koordinator Kebijakan Sosial / Ketua MAS, Tharman Shanmugaratnam dan CEO Standard Chartered Group, Bill Winters.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com