7 Biaya di Luar Cicilan KPR yang Harus Diperhatikan saat Beli Rumah

Down payment adalah uang muka atau pembayaran pertama untuk transaksi pembelian. Biasanya proses ini dilakukan sebelum dilakukannya serah terima barang dari penjual. Besarnya DP dihitung dari persentase nominal atau jumlah tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak.

Transaksi DP akan diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara penjual dan pembeli. Isi perjanjian tersebut antara lain mengenai besarnya sisa pembayaran, tanggal pelunasan dan sanksi.

Perlu diketahui bahwa jika penjual membatalkan transaksi, maka DP akan dikembalikan ke pembeli, tapi jika pembeli yang membatalkan maka DP kemungkinan akan hangus.

Dalam transaksi suatu properti seperti rumah, biaya notaris juga sangat perlu dipertimbangkan, karena notaris berperan sebagai pihak yang menentukan keabsahan dalam proses transaksi tersebut. Oleh karena itu, tidak heran ada biaya tambahan atau disebut dengan honorarium.

Jika dirinci lebih lanjut, biaya notaris terkait transaksi hunian baru di antaranya:

- Biaya cek sertifikat, tujuannya agar sertifikat rumah yang diperjualbelikan dapat diketahui statusnya. Untuk biaya cek sertifikat membutuhkan biaya Rp 100.000. Namun besaran biaya yang dibayarkan juga tergantung dari kebijakan kantor pertanahan setempat.

- Validasi pajak memerlukan biaya sekitar Rp 200.000.

- Biaya SK Rp 1.000.000

- Biaya AJB Rp 2.400.000

- Biaya BBN Rp 750.000

- Biaya SKHMT( Surat Kuasa Hak Membebankan hak Tanggungan) Rp 250.000

- Biaya APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) Rp 1. 200.000

Berdasarkan rincian biaya tersebut, jika ditotal, maka biaya untuk notaris menghabiskan sekitar Rp 5.000.000. Namun, biaya ini tergantung pada notaris yang bersangkutan, karena biaya ini sangat beragam. Bisa saja biaya yang dikeluarkan lebih mahal ataupun murah.

Biaya provisi adalah biaya yang dibebankan oleh pembeli rumah yang dibayarkan ke bank. Hal ini berlaku jika pembeli membeli rumah dengan KPR.

Biaya provisi harus dibayar sebelum proses akad atau persetujuan pembiayaan kredit atas objek properti dan hanya perlu dibayarkan selama satu kali saat pengajuan KPR. Adapun jumlah biaya provisi sebanyak 1 persen dari total pinjaman KPR.

Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah biaya yang ditanggung dari kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Adapun besar biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5 persen dari nilai jual objek pajak atau NJOP.

Saat melakukan transaksi jual-beli rumah tersebut, yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah pembeli atau badan yang memperoleh hak atas bangunan tersebut.

Misalnya, jika kamu membeli rumah seharga Rp 600.000.000 dengan NJOP senilai Rp 70.000.000, maka biaya BPHTB yang dikeluarkan pembeli adalah Rp 26.500.000 (5 persen x [Rp 600.000.000 – Rp 70.000.000]). 

Biaya asuransi dibutuhkan untuk memberi rasa aman kepada pihak pembeli jika terjadi bencana atau kerusakan pada rumah tersebut. Misalnya kebakaran atau bencana alam.

Asuransi rumah ditujukan untuk melindungi rumah dari kejadian buruk yang tidak diinginkan. Secara umum, polis untuk standar kebakaran sekitar 0,5 persen dari nilai total properti atau aset.

Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan kepada pembeli rumah. Biasanya biaya PPN senilai 10 persen dari harga rumah. Properti yang kena PPN nilainya di atas Rp 36 juta. Perlakuan PPN penjualan rumah hanya diberlakukan terhadap properti primary, artinya properti rumah yang dijual oleh pengembang ke konsumen. Sementara properti secondary, dalam arti dijual dari satu orang ke orang lain, tidak dikenakan PPN.

Tentunya jika kamu ingin membeli rumah, kamu harus mempersiapkan biaya yang dibutuhkan. Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Mulai dari uang awal, biaya notaris, biaya asuransi, biaya provisi dan lainnya. Dengan banyaknya biaya yang harus dipertimbangkan maka kamu harus bijak dalam menghemat biaya. Oleh karena itu, mulailah untuk semangat menabung agar kamu bisa membeli rumah impianmu.