Strategi KKP Perbaiki Kualitas Garam Lokal yang Masih Rendah

Pabrik garam di Desa Bipolo, Kupang, NTT, Selasa (14/8/2018).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menegaskan, pihaknya terus berjuang agar para petambak garam rakyat bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha yang digeluti.

Salah satunya, mengupayakan produksi garam rakyat bisa memiliki kandungan sodium chloride (NaCl) sebesar 97 persen sesuai kebutuhan industri. Edhy menyatakan, saat ini kandungan NaCl garam lokal masih di bawah angka tersebut.

"Kebutuhan garam kita 4,7 juta ton setahun, kemampuan produksi kita belum ada 2,5 juta ton. Setelah kami cek masalah garam, industri mereka butuhnya yang NaCl (sodium chloride) di atas 97. Tugas kami sekarang. Kami ingin garam rakyat ini kami tingkatkan (NaCl) menjadi di atas 97," kata Edhy dalam Rapat bersama Komisi IV DPR RI, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat (28/8/2020).

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikananan (KKP) menyiapkan program stimulus untuk penguatan garam rakyat. Melalui program tersebut, diharapkan produksi garam rakyat meningkat dan biaya produksinya bisa ditekan.

Disebutkan Edhy, biaya terbesar dari produksi garam terdapat pada ongkos angkutnya.

"Makanya di PRL (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut), program kami untuk penguatan stimulus garam rakyat menuju 97. Ongkos angkut garam ini kesulitan orang bawa dari hasil panen. Rata-rata tidak ada jalan besar, ini kami sedang mendata," jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden Joko Widodo meninjau operasional tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (21/8/2019).

2 dari 2 halaman

Akses Jalan

Panen Garam — Petani memanen garam di Sidoarjo, Jawa Timur, 16 September 2019. Menurut petani, meningkatnya produksi garam saat musim kemarau dari lima ton menjadi delapan ton per minggu, mengakibatkan harga garam di tingkat petani tradisional untuk kualitas nomor satu menurun. (Juni Kriswanto/AFP)

Edhy juga mengajak anggota Komisi IV untuk turut memantau akses jalan di daerah yang memproduksi garam. Dari pendataan tersebut, KKP kemudian mengajukan perbaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

"Kami sampaikan ke Menteri PUPR untuk dibangunkan jalan, tapi dengan catatan tidak boleh lagi ada pembebasan lahan. Ini diharapkan bisa menurunkan ongkos angkut," jelasnya.

Selain itu, KKP akan mereplikasi produksi garam rakyat melalui teknik biomembran. Melalui cara ini, produktivitas garam bisa ditingkatkan menjadi 140 ton per hektare.

"Jadi peningkatan lebih dari 50 persen, ini yang kita dorong. Begitu nanti waktunya, kita siap untuk menyampaikan ke seluruh stakeholder bahwa kita punya garam yang diatas 97 NaCl-nya," tandasnya.

Datangi Gedung KKP, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut