Kuasai 37 Persen Perikanan Nasional, Maluku Didorong jadi Lumbung Ikan Nasional

Kunjungan — Menteri Keluatan dan Perikan Edhy Prabowo bersama Gubernur Maluku Murad Ismail, saat mengunjungi tempat budidaya ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, Minggu 30 Agustus 2020

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan terus mendorong Provinsi Maluku agar menjadi lumbung ikan nasional.

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dan laut, Maluku memiliki potensi besar untuk tumbuh dari sektor kelautan dan perikanan.

"Kami tidak ingin lumbung ikan nasional hanya sekedar simbol. Tapi kami ingin langsung mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan," kata Menteri Edhy dalam keterangannya, Senin (31/8/2020).

Lanjut Menteri Edhy, potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap. Terlebih daerah ini terletak di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714, 715 dan 718.

Bahkan, potensinya mencapai 4,6 juta ton atau 37 persen dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Kendati demikian, dia berharap agar sektor budidaya juga bisa tumbuh di Maluku sekaligus mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor tersebut. Menteri Edhy pun menyiapkan instrumen anggaran alternatif selain dari APBN, yakni melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

"Ambon potensinya di perikanan tangkap. Di budidaya Maluku tidak kalah dengan daerah lainya. Di Pulau Seram ada tambak yang berhenti, saya berharap bisa dihidupkan kembali," katanya.

Dalam kunjungannya ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, Menteri Edhy menyerahkan bantuan senilai Rp 1,8 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari paket budidaya untuk Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Paket tersebut berisi benih ikan hias, bioflok, bibit rumput laut serta Sistem Resirkulasi Budidaya (Recirculating Aquaculture System /RAS) ikan hias.

Sebagai informasi, saat mengunjungi BPBL Ambon, Menteri Edhy sempat melihat langsung upaya perekayasaan sejumlah komoditas perikanan, di antaranya ikan kakap, ikan bubara, ikan kerapu serta ikan hias laut.

Selain itu, Menteri Edhy juga melihat langsung upaya pemijahan lobster di lokasi tersebut. Sebelum ke BPBL, Menteri Edhy juga melepas ekspor 2,2 ton ikan tuna ke Jepang.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat 13 penasihat menteri dan 9 anggota komisi pemangku kkepentingan dan konsultasi publik. Apa alasannya?

2 dari 3 halaman

Edhy Prabowo Ingin Mahasiswa Maluku Jadi Pengusaha Perikanan

Lepas Sambut Menteri Kelautan — Edhy Prabowo dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi Pudjiastuti pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mendorong mahasiswa Maluku agar bisa menekuni usaha perikanan mengingat besarnya potensi perikanan tangkap maupun budidaya di provinsi mereka tinggal.

Dari 12,54 juta ton potensi sumber daya ikan Indonesia, 4 juta-nya berasal dari perairan Maluku. Jumlah tersebut menandakan besarnya potensi perikanan tangkap di provinsi tersebut. Di samping itu, Maluku juga punya lahan potensial untuk budidaya ikan.

"Saya ingin meningkatkan bagaimana peran masyarakat Maluku sendiri dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Kalian yang di sini juga jangan hanya memberi masukan, terjun juga ke lapangan jadi pemain (pelaku usaha)," ujar Menteri Edhy dalam keterangannya, Rabu (26/8/2020).

Pihaknya juga bahkan menargetkan hasil perikanan Maluku bisa diekspor langsung tanpa melalui Jakarta, baik itu melalui jalur laut maupun udara.

Nantinya, mahasiswa yang terjun ke usaha perikanan akan didukung dengan pinjaman modal, bantuan fasilitas, dan bimbingan teknis. Yang terpenting, sambung Edhy, setelah lulus nanti mereka serius dalam menjalankan usaha perikanan.

Usaha yang dimaksud bisa meliputi perikanan tangkap, budidaya, bahkan kuliner. Untuk permodalan, KKP sendiri telah menyiapkan dana BLU berupa pinjaman tanpa agunan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan.

"Agunannya cukup aktivitas usaha kalian. Bunganya pun kecil hanya 3 persen," jelasnya.

Adapun, perwakilan mahasiswa yang bertemu Menteri Edhy berasal dari PB Pergerakan Pelajar Maluku yang beranggotakan sekitar 2.000 putra - putri Provinsi Pulau Seribu dan tengah menempuh pendidikan di Jakarta.

3 dari 3 halaman

Edhy Prabowo: Potensi Ekonomi Kelautan dan Perikanan Indonesia USD 1.338 Miliar

Naksir Arsitektur Pendopo, Menteri Edhy Prabowo Tertarik Bikin Acara di Banyuwangi — Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi selama dua hari menyempatkan diri singgah di pendopo Kabupaten Banyuwangi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau, potensi ekonomi kelautan Indonesia diprediksi mencapai USD 1.338 miliar per tahun (data estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Terlebih, potensi serapan lapangan kerja bisa mencapai 45 juta orang atau 40 persen dari total angkatan kerja Indonesia.

"Ini potensi yang besar. Nilai strategis adalah peluang yang bisa mendatangkan nilai ekonomi. Potensi ini adalah modal dasar pembangunan indonesia," kata Menteri Edhy Prabowo dalam keterangan resmi, Jumat (21/8/2020).

Perkiraan angka ini berasal dari sebelas sektor yakni perikanan tangkap USD 20 miliar, perikanan budidaya USD 210 miliar, industri pengolahan USD 100 miliar, dan industri bioteknologi USD 180 miliar.

Kemudian energi dan sumber daya mineral (garam) USD 210 miliar, pariwisata USD 60 miiar, transportasi USD 30 miliar, industri dan jasa maritim USD 200 miliar, coastal forestry USD 8 miliar, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil USD 120 miliar, dan sumber daya non konvensional USD 200 miliar.

Menurutnya, melalui kebijakan yang tepat, keberlanjutan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Hal ini pun sejalan dengan amanat konstitusi bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Edhy Prabowo sendiri tengah gencar menggenjot produktivitas 100 ribu hektare lahan tambak udang dan akan menghasilkan USD 20 miliar.