Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti tiga provinsi yang alami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Yaitu Bali alami kontraksi paling tajam yaitu minus 10,98 persen, DKI Jakarta minus 8,22 persen, Bali, kemudian Yogyakarta minus 6,74 persen.
"Memang tiga provinsi yang ada di layar yaitu Bali berada pada posisi minus 10,98 persen. Ini karena memang turis wisata itu betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali berkontraksi begitu sangat tajam, juga di DKI Jakarta yang berada di angka minus 8,22 persen dan juga di DIY minus 6,74 persen," ungkap Jokowi saat memberikan arahan pada seluruh Gubernur melalui siaran telekonference di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9).
Baca Juga
Sementara itu, Papua dan Papua Barat saat ini masih alami kondisi positif. Yaitu Papua 4,52 persen serta Papua Barat 0,53 persen. Sementara itu untuk provinsi lain rata-rata pertumbuhannya sama seperti ekonomi nasional.
Advertisement
"Ini masih positif yang positif hanya memang Papua sama Papua Barat. Sulteng meskipun pada posisi baik tapi sudah minus di 0,06 persen," ungkap Jokowi.
Sebab itu Jokowi meminta agar para gubernur segera merealiasikasin belanja APBD. Hal tersebut betujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19.
"Itu sangat penting bagi menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat kita dan rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini," kata Jokowi.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka.com
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pertumbuhan Ekonomi 2020 Diproyeksi Minus 1,1 Persen, Ini Penyelamatnya
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 minus 1,1 persen. Pertimbangan itu melihat dari laju pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 yang terkontraksi sebesar minus 5,32 perswn
"Proyeksi 2020, kami revisi setelah kuartal II, sekarang proyeksi kita -1,1 persen hingga 0,2 persen," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (19/8).
Dia memperkirakan yang mungkin bisa tumbuh positif hingga akhir tahun hanyalah pengeluaran pemerintah saja. Oleh karenanya, belanja pemerintah harus digenjot pada sisa kuartal selanjutnya yakni III dan IV.
"Jadi ini benar-benar harus digenjot untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Q3 dan Q4," imbuh dia.
Di samping itu, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap program ekonomi nasional yang tidak berjalan. Beberapa program yang dianggap sulit dalam implementasi di lapangan terus diperbaiki pemerintah.
"Dari evaluasi kita minggu ke minggu kita lihat mana yang jalan dan tidak. Penyerapan yang cepat harus diutamakan agar pemanfaatannya optimal. Meski demikian ada masalah mengenai data yang belum optimal," jelas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Sri Mulyani Kerja Keras Agar Indonesia Tak Masuk Jurang Resesi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah sangat serius mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020. Hal itu dilakukan agar Indoensia tidak masuk jurang resesi. Mengingat pertumbuhan ekonomi di kuartal II minus 5,32 persen.
“Resesi itu artinya kalau minimal dua kuartal berturut-turut pertumbuhannya (ekonomi) secara year-on-year-nya negatif. Kita sudah mengalami dikuartal kedua -5,32 persen. Jadi, kalau kita ingin kuartal ketiga tidak negatif, maka seluruh kontribusi dari pertumbuhan ekonomi harus diupayakan bisa tumbuh kembali,” kata dia di Jakarta, seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Selasa (18/8/2020).
Terdapat dua variabel yang penting dalam menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Pertama adalah konsumsi dan kedua adalah investasi. Kedua variabel tersebut mampu menyumbangkan hampir 90 persen dari keseluruhan ekonomi Indonesia.
Untuk itu, Bendahara Negara ini menegaskan bahwa pemerintah melalui belanja negara yang ada di dalam APBN akan terus berjuang untuk bisa menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat agar konsumsi masyarakat bisa pulih kembali.
Selain itu, belanja negara juga akan digunakan untuk mengembalikan kepercayaan pada dunia usaha dan juga sektor perbankan, sehingga kredit usaha tetap berjalan dan dunia usaha masih bisa bergulir kembali.
“Kita berharap dalam dunia usaha serta UMKM, dengan penempatan dana pemerintah di dalam perbankan bisa mendorong kembalinya kredit modal kerja, baik di perusahaan-perusahaan utama yang labor intensif, dan juga dari UMKM. Dengan menempatkan dana di perbankan, pemerintah memberikan penjaminan," kata dia.
Beberapa upaya di atas semuanya dilakukan pemerintah melalui policy, agar dunia usaha di sektor investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat serta kegiatan konsumsi masyarakat bisa kembali pulih. Sehingga tu bisa menjadi katalis untuk bisa mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kembali.