Sukses

Erick Thohir Kaji Program Tambahan Genjot Penyerapan Anggaran

Pemerintah sedang mengkaji program baru untuk mempercepat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pihaknya sedang mengkaji program baru untuk mempercepat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dua program yang sudah berjalan saat ini adalah subsidi gaji Rp600 ribu dan bantuan kepada UMKM.

"Kami dari komite berusaha juga mengeluarkan program tambahan yang Alhamdulillah juga untuk mempercepat penyerapan anggaran. Dua program yang sudah diketahui yang selama ini awalnya belum ada di agenda, tapi sekarang sudah berjalan baik, subsidi gaji dan usaha mikro yang masing masing untuk subsidi gaji Rp 37,8 triliun, lalu usaha mikro Rp 28,8 triliun," ujarnya, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Erick Thohir melanjutkan, program baru nantinya akan diterbitkan setelah ada review terhadap beberapa program yang sudah berjalan selama ini.

"Jadi salah satunya untuk percepatan penyerapan dan tentu ada beberapa program baru lagi yang kita dorong selain juga mereview program lama," jelasnya

Sementara itu, dari sisi penanganan kesehatan yang selama ini dinilai masih membutuhkan perhatian, komite akan menerbitkan kebijakan terkait penggunaan masker khusus selama di angkutan umum. Hal ini karena pasien Virus Corona masih terus naik dalam beberapa waktu belakangan.

"Memang ada hal lagi, program yang sedang kita pikirkan bagaimana memastikan masyarakat yang menggunakan kendaraan umum harus benar-benar dilengkapi masker yang lebih baik. Beberapa program ini akan kita bicarakan tetapi tidak hari ini, saya takut kecepatan. Karena ini perlu konsolidasi dengan pihak pihak yang terkait," kata Erick Thohir.

 

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

2 dari 2 halaman

Erick Thohir Tak Ingin Pembagian Vaksin Covid-19 Salah Sasaran Seperti Subsidi BBM

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN) Erick Thohir mengatakan, Vaksin Corona akan segera diberikan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Nantinya, pemerintah tidak mau beban Vaksin Corona bernasib sama seperti BBM subsidi yang bisa dinikmati semua kalangan.

"Kita tidak mau, beban dari keseluruhan ini menjadi beban pemerintah yang selama ini kita selalu berbicara positif negatif. Ketika kita bicara subsidi listrik 450-900 VA, kita harap jangan salah sasaran, jangan sampai juga seperti yang subsidi BBM, yang tidak pantas menerima subsidi itu," ujar dia di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Erick mengatakan, pemerintah nantinya hanya akan menanggung biaya vaksin gratis bagi sebanyak 93 juta orang masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jumlah tersebut diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Ada vaksin yang bantuan pemerintah melalui BPJS Kesehatan untuk 93 juta orang yang sangat memerlukan. Sangat memerlukan. Jadi kita sangat memastikan itu dibantu program pemerintah. Tapi program mandiri juga kita dilibatkan karena banyak pihak mampu membeli," paparnya.

Dia mengajak nantinya asosiasi pengusaha mau mengajak anggotanya untuk menyediakan vaksin gratis bagi karyawan perusahaan. Sehingga vaksinasi Virus Corona tidak menjadi beban bagi keuangan negara.

"Program vaksin mandiri, kita harap anggota Kadin mandiri lah nggak perlu minta yang subsidi. Bahkan saya tadi dapat tanggapan positif dari Kadin di sini ada Astra, Lippo, Sinarmas, ya bukan tidak mungkin mereka berani beli sendiri vaksin untuk kebutuhan karyawan mereka. Hal ini akan kita lihat lagi. Program kesehatan ini menjadi sangat penting," katanya.

Erick menambahkan, rencana vaksinasi Virus Corona tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah juga mengajak TNI/Polri terlibat dalam uji coba vaksin yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Untuk kesehatan sendiri, kita memang mempunyai 3 program. Yang salah satunya tentu vaksin karena vaksin jadi hal yang penting dan kemarin juga sudah disampaikan ke DPR dan pemerintah. Dan di mana juga kita harapkan TNI/Polri bisa terus mengkoordinasikan vaksinasi yang akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi," tandasnya.

Video Terkini