Sukses

LPEI Gandeng Pemkab Klungkung Bali Kembangkan Desa Devisa

LPEI bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, untuk mendampingi dan melatih pengusaha sektor Industri Kecil Menengah (IKM).

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, untuk bersama-sama mendampingi dan melatih pengusaha sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar global.

Sinergi tersebut ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPEI dengan DJKN Bali Nusa Tenggara dan Pemkab Klungkung, tentang Pengembangan IKM, Koperasi dan UMKM melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Pengembangan Desa Devisa.

Direktur Eksekutif LPEI, Daniel James Rompas menyampaikan, saat ini kondisi IKM, Koperasi dan UMKM di Indonesia masih memerlukan pengembangan kapasitas kelembagaan maupun produktivitas usaha. Sejumlah kendala yang dihadapi seperti terbatasnya akses informasi, teknologi, pasar serta permodalan.

“Melihat kendala tersebut, LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI berupaya mengambil langkah-langkah melalui program pendampingan khusus kepada IKM, Koperasi dan UMKM yang berorientasi ekspor di wilayah Kabupaten Klungkung, Bali, agar dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ucap D.James Rompas dikutip dari keterangan resmi, Kamis (3/9/2020).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengusaha IKM, dan UKM di Bali, LPEI memberikan pelatihan calon eksportir (CPNE) kepada 3 IKM dan UMKM yang memproduksi produk kerajinan kearifan lokal berkualitas ekspor. Serta program pengembangan Desa Devisa kepada 1 Koperasi yang memproduksi garam non-yodium yang juga memiliki kualitas ekspor sangat baik.

Kabupaten Klungkung sendiri saat ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 2010 – 2025 sesuai dengan PP No. 50 tahun 2011 dan Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2020-2024. Kabupaten Klungkung juga memiliki visi untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian daerah.

Melalui kerja sama antara Pemkab Klungkung – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan – LPEI, diharapkan UKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi utama di Kabupaten Klungkung, selain dari sektor pariwisata.

“Dengan dukungan pelatihan dari LPEI diharapkan pelaku UMKM tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga juga akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Klungkung dalam peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja,” kata D.James Rompas.

Adapun Desa Devisa merupakan sebuah program inisiasi LPEI yang bertujuan untuk mengembangkan komunitas atau klaster tertentu yang berpotensi untuk melakukan aktivitas produksi secara berkelanjutan. Harapannya desa tersebut dapat ambil bagian dalam rantai pasokan ekspor global, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai informasi, penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kepala Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara Ngakan Putu Tagel, dan Kepala Kantor Cabang Denpasar M. Tito.

 

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

LPEI Bantu Nasabah Kembali Beraktivitas di Era New Normal

Pemerintah tengah berupaya memulihkan ekonomi nasional. Diantaranya dengan membuka secara perlahan aktivitas bisnis dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

Sebagai dukungan, Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan bantuan 32 unit wastafel portable dan 32 unit thermo gun kepada 4 Pelaku Usaha yang merupakan Nasabah LPEI di Wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

Corporate Secretary LPEI Agus Windiarto menyampaikan, sebanyak 32 unit wastafel portable dan 32 unit thermo gun diberikan LPEI kepada PT Seho Makmur, PT Kabepe Chakra, PT Panen Mas Agung, dan PT Jesi Jason Surya Makmur.

Bantuan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kesehatan yang lebih maksimal kepada sekitar 5 ribu pegawai. Sehingga resiko penyebaran dan penularan di lingkungan kerja dapat diminimalisir.

“Bantuan ini merupakan bukti bahwa LPEI selalu bersinergi dan membantu dunia usaha di daerah. Ini juga merupakan langkah nyata LPEI mendukung pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujar Agus Windiarto seperti dikutip, Selasa (21/7/2020).

Agus menambahkan, bantuan tersebut berasal dari dana yang dihimpun oleh manajemen dan Pegawai LPEI yang didonasikan untuk membantu program PEN.