OJK Permudah Industri Mobil Listrik dapat Kredit dari Bank

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan insentif dalam mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) atau kendaraan listrik. OJK mendorong perbankan nasional untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut dengan memberikan surat kepada Direksi Bank Umum Konvensional.

"OJK mendorong perbankan nasional berpartisipasi untuk pencapaian program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)," kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Surat tersebut dikirim Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana pada 1 September 2020. Dalam suratnya, Heru menjelaskan OJK memberikan sejumlah insentif.

Pertama, penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian atau pengembangan program percepatan kendaraan listrik dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan. Ini berlaku untuk industri baterai, industri charging station dan industri komponen dari KBL BB.

Kedua, penyediaan dana dalam rangka produksi KBL BB dan infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan/asuransi BUMN dan BUMD. Hal ini sejalan dengan POJK No.32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (POJK BMPK)

Ketiga, penilaian kualitas kredit program ini dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga. Hal ini sesuai dengan penerapan POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Keempat, kredit untuk program ini bagi perorangan atau badan usaha UMK dapat dikenakan bobot risiko 75 persen dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penerapan bobot risiko dimaksud sesuai SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar cukup rendah apabila dibandingkan dengan bobot risiko kepada korporasi tanpa peringkat yakni sebesar 100 persen.

Selain itu, insentif-insentif ini sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik. Dalam hal ini baik LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif OJK.

"Insentif OJK antara lain berupa mengikutsertakan dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia atau penganugerahan sustainable finance award," kata Anto mengakhiri.

Saksikan video pilihan berikut ini: