Sukses

Berkat Alugoro, Indonesia Jadi Negara Pertama yang Mampu Rakit Kapal Selam di ASEAN

Kapal selam Alugoro melaksanakan tahapan First Trimming Test pada 24 Oktober 2019 di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia (Persero).

Liputan6.com, Jakarta Proyek kapal selam karya anak bangsa, Alugoro, membuat Indonesia menjadi negara pertama yang mampu merakit kapal selam sendiri di kawasan ASEAN.

Dalam catatan Liputan6.com, tidak semua negara bisa membuat kapal selam. Untuk di kawasan ASEAN saja, hanya Indonesia yang mampu membuat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Periode Kabinet Kerja Ryamizard Ryacudu.

"Tidak semua punya kapal selam, tidak semua negara punya kapal selam. Kita sudah bisa membuat. Different effect-nya sudah jelas," kata Ryamizard pada April 2019 silam, mengutip pemberitaan Liputan6.com.

Adapun, kapal Selam Alugoro sendiri harus menjalani beberapa tahapan tes lain seperti Sea Acceptance Test (SAT) atau tes berlayar di perairan terbuka hingga tahapan Final Completion, sebelum akhirnya dapat beroperasi penuh (Commissioning).

Dalam menjalani tahap demi tahap, kemampuan menyelamnya semakin meningkat.

Pada awalnya, Alugoro melaksanakan tahapan First Trimming Test pada 24 Oktober 2019 di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia (Persero). Alugoro hanya bisa menyelam di kedalaman 15 sampai 18 meter.

Kemudian, pada 20 Januari 2020, kapal selam Alugoro menjalani tahapan Nominal Diving Depth (NDD) di Perairan Utara Pulau Bali. NDD merupakan bagian dari 53 item SAT Kapal Selam Alugoro. Tahapan NDD dinyatakan berhasil, kemampuan menyelam Alugoro meningkat hingga kedalaman 250 meter.

Terbaru, pada 4 Maret 2020 lalu, Alugoro telah berhasil menjalani tahapan uji Tactical Diving Depth (TDD) hingga kedalaman 310,8 meter di Perairan Utara Pulau Bali. Artinya, kemampuan menyelamnya sudah tembus 310,8 meter.

 

Tonton Video Ini

2 dari 2 halaman

Proyek Kapal Selam Pertama Indonesia Dipastikan Lanjut Tahun Depan

Pemerintah memastikan proyek perakitan kapal selam pertama milik Indonesia yang diproduksi PT PAL Indonesia dilanjutkan tahun depan. 
 
Hal ini dibuktikan dengan rencana penyuntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT PAL Indonesia untuk pengembangan kapal selam. Nilainya mencapai Rp 1,3 triliun.
 
Rencana tersebut sudah tercantum dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021.
 
"Dalam mendukung teknologi pembangunan kapal selam serta meminimalisasi ketergantungan terhadap industri alutsista dari luar negeri, Pemerintah dalam RAPBN tahun 2021 memberikan dukungan melalui pemberian PMN kepada PAL Indonesia," demikian dikutip Liputan6.com dalam dokumen Buku II Nota Keuangan halaman 5-25, Jumat (4/9/2020). 
 
Adapun, proyek pengembangan kapal selam menjadi 1 dari 7 rencana percepatan pembangunan infrastruktur oleh BUMN yang menjadi program prioritas pemerintah tahun 2021. 
 
Dijelaskan, PMN kepada PT PAL Indonesia (Persero) dalam RAPBN tahun 2021 merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015 yang akan dimanfaatkan untuk mendukung penguasaan teknologi pembangunan kapal selam melalui kesiapan fasilitas, peralatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta memperbaiki struktur permodalan.
 
Porsi terbesar dari penggunaan tambahan dana PMN 2021 untuk PT PAL akan digunakan untuk penyiapan fasilitas pendukung pembangunan dan perawatan kapal selam dalam rangka menunjang proses pembangunan kapal selam secara Whole Local Production (WLP). 
 
Nantinya, di dalamnya akan terdapat pengadaan shiplift yang merupakan fasilitas utama dan vital untuk mendukung kegiatan docking dan undocking kapal selam karena akan memperkecil risiko pada saat launching, mempersingkat waktu, dan menghemat biaya.
 
Diharapkan, rencana penggelontoran modal tersebut dapat mendukung penguasaan teknologi pembangunan kapal selam melalui kesiapan fasilitas, peralatan, dan SDM, memperbaiki struktur permodalan perseroan, serta meningkatkan kapasitas usaha. 
 
"Selain itu, dalam jangka panjang dengan dikuasainya teknologi pembangunan kapal selam dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap industri alutsista luar negeri," demikian dikutip dari dokumen Buku II Nota Keuangan