Bukan Cuma Indonesia, Warga AS Juga Tak Siap Hadapi Krisis

FOTO: Kurangi PHK, Pemerintah Beri Kelonggaran Pegawai di Bawah 45 Tahun — Pegawai pulang kerja berjalan di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Pemerintah memberi kelonggaran bergerak bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ternyata banyak orang di Indonesia yang tidak siap menghadapi situasi darurat seperti contohnya saat pandemi Covid-19. Ternyata hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) juga banyak warganya yang tidak siap menghadapi krisis.

"Banyak yang tidak siap juga untuk berjaga-jaga," kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta Segara dalam Webinar Indonesia Millenial Financial Summit Jakarta, Senin (7/9/2020).

Tirta mengatakan dari seorang penulis dari Chicago bernama Samatha Rose mencarat 40 persen orang Amerika tidak memiliki uang untuk berjaga-jaga. Selain itu, orang Amerika juga baru melakukan investasi 15 tahun menjelang pensiun.

Tentu saja, kata Tirta hal ini sangat terlambat. Sebab, jika investasi dilakukan 30 tahun sebelum pensiun, dana yang dikumpulkan akan lebih besar 4 kali lipat saat menginvestasikannya pada 15 tahun sebelum pensiun.

"Kalau mereka melakukan investasi lebih awal maka hasil investasinya nanti bisa 4 kali lipat dari yang investasi hanya 15 tahun sebelum pensiun," kata Tirta.

Setengah dari penduduk Amerika yang merupakan negara maju juga tidak bisa berharap pada uang pensiunnya. Kemudian, saat ini, utang kartu kredit warga Amerika sudah mencapai titik tertinggi.

Tak hanya itu dua per tiga penduduk Negara Paman Sam ini juga tidak lulu tes literasi keuangan level dasar. "Mereka saja yang tinggal di negara maju seperti Amerika tidak lulus literasi keuangan level basic," kata ujar Tirta.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Live Streaming Liputan6.com Inspirato Sharing Session dengan tema 'Memulai Usaha di Era Krisis'.

2 dari 2 halaman

Menteri Teten: Pemerintah Berkonsentrasi agar Indonesia Tak Krisis

Dukung Usaha Kecil Naik Kelas, Menteri Teten Sebut Perlu Alternatif Pembiayaan UMKM — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa pandemi covid-19 tidak akan selesai dalam waktu yang cepat. Maka Pemerintah berupaya meningkatkan daya beli produk UMKM untuk masyarakat, supaya di kuartal III tumbuh positif.

“Saat ini pemerintah sedang berkonsentrasi betul agar kita tidak masuk ke dalam krisis, kemarin kuartal 2 kita kontraksi -5,32 persen. Kita sedang berusaha di kuartal III ini agar positif supaya keluar dari krisis, yaitu kita sedang mempercepat belanja-belanja pemerintah supaya uang mengalir ke masyarakat, dan daya beli menguat serta konsumsi naik,” kata Teten dalam acara Inspirato Sharing Session ‘Memulai Usaha di Era Krisis’, Rabu (2/9/2020).

Ia menyebut dampak pandemi covid-19 ini masih berlanjut. Meskipun nantinya ditemukan vaksin, hal itu tidak menjamin imunitas yang terinfeksi akan pulih 100 persen. Jika Indonesia membeli 40 juta vaksin untuk 40 juta penduduk, tetap membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya.

“Memang kita harus siap-siap pandemi covid-19 ini Panjang, kalau kita beli misalnya 40 juta vaksin, ya untuk 40 juta orang. Untuk nyuntiknya saja dengan dokter yang tersedia sekarang saja ini butuh 1 tahun,” katanya.

Maka dari itu, ia menghimbau kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk selalu menjaga Kesehatan dan menyiapkan mental untuk menghadapi masa depan setelah pandemi. Tak hanya itu, pelaku UMKM juga harus inovatif dalam menarik daya beli konsumen.

Untuk apa banyak orang yang beralih profesi berjualan UMKM, jika daya beli masyarakatnya tidak ada. Oleh karena itu perlu dipikirkan caranya, salah satunya Pemerintah mengkampanyekan Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

“Supaya masyarakat membeli produk hasil karya anak bangsa sendiri jangan beli produk impor. Di marketplace online masih banyak yang jualan impor, nah ini harus ada Gerakan juga, belanja pemerintah, BUMN, Pemda harus produk UMKM,” pungkasnya.