PLN dan Pertamina Gaji Staf Ahli Direksi hingga Ratusan Juta per Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga angkat bicara mengenai Surat Edaran yang mengatur tentang honorarium staf ahli BUMN senilai Rp 50 juta per bulan. Surat edaran itu untuk mengatur agar tak ada lagi staf ahli digaji di atas Rp 100 juta.

Arya mengatakan, selama ini tidak hanya staf ahli yang bergaji Rp 100 juta tetapi juga jasa konsultan. Hal tersebut umumnya terjadi di BUMN sektor energi seperti PLN dan Pertamina.

"Jadi kami temukan benar namanya beragam, ada staf ahli, konsultan. Nah ini yang terjadi di beberapa BUMN. Contoh di PLN dulu itu belasan juga, di Pertamina juga ada. Di tempat lain juga. Pernah ada di Inalum," ujarnya, Senin (7/9/2020).

Dengan adanya surat edaran baru tersebut, Kementerian BUMN membatasi jumlah staf ahli yang membantu direksi. Kementerian BUMN juga membatasi besaran penghasilan yang boleh diberikan perusahaan kepada staf ahli maupun konsultan.

"Jadi kita rapihkan sekarang, dibuat batasannya, hanya boleh 5 itu pun ke direksi. Dibatasi hanya dengan tanggung jawabnya pun tertentu. Kemudian, gajinya itupun dibatasi dan dia bantu direksi, bukan ditempatkan di bidang apapun. Nah ini yang kami rapihkan dan lebih transaparan," papar Arya.

Arya berharap ke depan pengupahan staf ahli maupun perangkat BUMN lainnya bisa lebih transparan dan tidak ada rangkap jabatan. "Jadi kalau ada yang bilang ini ada ribuan jabatan (dengan adanya SE ini) justru kami rapikan, buat transparan dan legal, tidak diam-dian, jelas, dan tidak boleh rangkap," tandasnya.