Pemerintah Tunda Proyek Pemindahan Ibu Kota

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa meresmikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gorontalo.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menunda program pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun meskipun ditunda, beberapa pembangunan infrastruktur dasar di daerah penyangga masih tetap dijalankan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menyatakan, bahwa program pemindahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur ditunda. Mengingat fokus Pemerintah masih memerangi pandemi Corona atau Covid-19.

"Kemudian mengenai IKN (ibu kota negara). Sampai hari ini IKN programnya masih di hold (tunda)," ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Namun, Suharso memastikan pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah daerah penyangga akan tetap berlangsung. Sebagaimana rencana pemerintah yang tertuang dalam agenda masterplan, khususnya IKN.

"Tapi kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita tetap melanjutkan masterplan (IKN). Seperti pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga di Samarinda dan balikpapan," jelasnya.

Penundaan proyek pemindahan Ibu kota juga dibenarkan oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi kepada Merdeka.com. Melalui pesan singkatnya di menjelaskan penundaan proyek IKN dikarenakan fokus Pemerintah saat ini ialah terhadap penanganan pandemi Covid-19.

"Penundaan proyek IKN, karena Pemerintah saat ini masih fokus penanganan Covid-19," tulisnya.

Sebelumnya, Jodi menegaskan bahwa anggaran negara akan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Di antaranya untuk kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha terutama UMKM.

Pernyataan tersebut disampaikan Jodi menyusul pemberitaan mengenai pembangunan ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru yang terus berjalan di tengah wabah virus corona jenis baru, yang kemudian menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran.

Jodi menjelaskan yang saat ini dilakukan terkait pembangunan ibu kota baru hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja.

"Tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan," katanya dikutip keterangan di Jakarta.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memprediksi bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, tidak lebih dari Rp 100 triliun. Sementara sisanya, bisa dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ata...

2 dari 2 halaman

Prioritas Penanganan Covid-19

Siswa SD — Sejumlah siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Dia mengatakan, sesuai instruksi dan arahan Presiden Jokowi, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Jodi bahkan menyebut sangat memungkinkan juga untuk menunda proyek IKN sampai situasi kondusif.

"Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali," ujarnya.

Kendati demikian, sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi kepada para menteri yang harus tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal di tengah pandemi ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun tetap menjaga komunikasi dengan para investor.

Komunikasi itu tidak hanya dari sisi pemerintahan, namun juga termasuk bahasan mengenai bantuan penanganan Covid-19.

Hal itu seperti kegiatan yang baru-baru ini dilakukan oleh para investor di sektor hilirisasi nikel di Indonesia yang memberikan bantuan puluhan ton alat kesehatan kepada pemerintah Indonesia.

"Artinya pemerintah terus mensinergikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mencari cara terbaik untuk penanganan Covid-19 dan ketika penanganannya berjalan dengan baik, recovery atau pemulihan ekonominya bisa dilakukan dengan lebih cepat, agar masyarakat tidak terlalu lama merasakan dampaknya," katanya.