Asyik, Subsidi Gaji Gelombang 3 Siap Ditransfer ke 3,5 Juta Rekening Pekerja

banner infografis gaji pns dki — Ilustrasi Gaji

Liputan6.com, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek memberikan kembali data calon penerima subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) gelombang III sebanyak 3,5 juta nomor rekening kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk siap dicairkan.

Direktur BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan dari 11,7 juta nomor rekening yang telah tervalidasi, pada gelombang 1 telah diserahkan kepada Kemenaker sebanyak 2,5 juta nomor rekening, gelombang II sebanyak 3 juta, dan gelombang III sebanyak 3,5 juta nomor rekening, sehingga total 9 juta nomor rekening yang sudah dalam tahap proses transfer kepada masing-masing peserta.

“Data yang kami sampaikan ini adalah data terakhir yaitu data per tanggal 8 September pukul 6 pagi, data ini akan bergerak terus seiring berjalannya waktu,” kata Agus dalam Penyerahan data calon penerima BSU gelombang 3 secara virtual, Selasa (8/9/2020).

Lanjut ia menjelaskan tahapan validasi data calon penerima subsidi gaji, yakni pada tahap pertama data terakhir jumlah rekening bank di BP Jamsostek sebanyak 14,5 juta rekening. Secara otomatis sistem melakukan validasi dengan sistem di perbankan selama 24 jam, sehingga diperoleh data 14,3 juta rekening.

Dari 14,3 validasi terdapat 19 ribu yang tidak valid. Lalu validasi kriteria sesuai Permenaker diperoleh 12,5 juta rekening dan tercatat 1,6 juta rekening tidak dilanjutkan. Barulah tahapan validasi nomor rekening dan ketunggalan untuk mengecek kesamaan NIK dan Rekening diperoleh data 11,7 juta rekening yang siap mendapatkan BSU.

“Sesuai dengan ketentuan di Permenaker yaitu, warga negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta program BP Jamsostek, kepesertaan sampai dengan Juni 2020, upah terakhir dibawah 5 juta, memiliki rekening bank yang aktif,” jelasnya.

Demikian Agus menegaskan besaran mekanisme subsidi gajiRp 600 ribu per bulan selama 4 bulan, dengan transfer langsung ke rekening penerima BSU 2 bulan sekali.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah sebelumnya telah umumkan rencana pemberian subsidi gaji sebesar Rp 2,4 Juta pada karyawan swasta yang tercatat aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

2 dari 3 halaman

Program Subsidi Gaji Bakal Diperpanjang hingga 2021

FOTO: Pemprov DKI Bagi Sif Kerja di Masa PSBB Transisi — Suasana jam pulang kerja di jalur pedestrian kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (22/6/2020). Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan perubahan sif kerja dengan waktu jeda tiga jam, yaitu pukul 07.00-16.00 pada sif pertama dan pukul 10.00-19.00 pada sif kedua. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bantuan subsidi gaji bagi pekerja sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dilanjutkan pada kuartal I 2021. Hal ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

“Bantuan untuk subsidi gaji akan dilanjutkan pada kuartal pertama tahun depan,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/9/2020).

Bantuan subsidi gaji, kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu, menjadi salah satu program prioritas atau unggulan dalam strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun depan. Pemerintah mempertimbangkan untuk melanjutkan bantuan bersifat langsung tunai itu, agar bisa mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya konsumsi masyarakat di tengah tekanan pandemi COVID-19.

Pada tahun ini, bantuan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan diberikan selama empat bulan, dengan target penerima 15,7 juta jiwa pekerja.

Syarat pekerja yang berhak memperoleh subsidi gaji adalah pekerja tersebut mendapat gaji di bawah Rp5 juta per bulan, dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan memiliki rekening bank yang aktif.

Syarat lengkap itu diatur dalam Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Tahapan subsidi gaji yang disalurkan adalah setiap dua bulan sehingga pencairan pada setiap termin sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima.

Bantuan subsidi gaji pada tahap pertama di 27 Agustus 2020 lalu disalurkan melalui empat bank himpunan bank negara (Himbara) ke rekening penerima.

Bantuan subsidi gaji ini ditujukan untuk menggerakkan konsumsi masyarakat yang memenuhi 57 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di kuartal II 2020, konsumsi rumah tangga terkontraksi hingga minus 5,51 persen, yang turut membuat laju ekonomi domestik terjerembab ke level minus 5,37 persen.

3 dari 3 halaman

Kemnaker: Subsidi Gaji Telah Disalurkan kepada 2,3 Juta Pekerja

Suasana Jam Pulang Kantor Pekerja di Jakarta — Sejumlah orang berjalan di trotoar pada saat jam pulang kantor di Kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (8/6/2020). Aktivitas perkantoran dimulai kembali pada pekan kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Jumat (4/9/2020) memperlihatkan subsidi gaji telah diberikan kepada 2.310.974 pekerja yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 5 juta dalam penyaluran tahap pertama.

Jumlah itu merepresentasikan 92,44 persen dari total penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama yaitu sebesar 2,5 juta pekerja, menurut keterangan dari Kemnaker yang dikutip pada Minggu.

"Pada penyaluran subsidi gaji/upah tahap I, jumlah rekening yang tidak dapat disalurkan sebanyak 15.659 rekening penerima. Adapun rekening yang masih dalam proses penyaluran 173.367 penerima," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dikutip dari Antara, Minggu (6/9/2020).

Menurut Ida, penyebab subsidi gaji itu tidak bisa disalurkan karena adanya duplikasi rekening, rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid, rekening telah dibekukan, dan rekening tidak sesuai dengan NIK.

Karena itu dia meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang melakukan verifikasi data rekening calon penerima, untuk berkomunikasi dengan segala pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan pelaporan data tersebut.

Proses penyaluran subsidi gaji tahap kedua sendiri sudah dimulai per Jumat (4/9/2020) setelah Kemnaker menyelesaikan pemeriksaan ulang atau check list data yang sudah diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, berbeda dengan tahapan sebelumnya dalam tahap kedua pemerintah akan menyalurkan BSU kepada 3 juta pekerja.

Kemnker telah memberikan data 3 juta calon penerima kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang kemudian menyerahkan dana BSU kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur.

Bank-bank milik negara itu kemudian menyalurkan BSU, yaitu berupa Rp600.000 per bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta, ke rekening pribadi pekerja baik rekening sesama bank Himbara atau bank swasta.

Kemnaker menargetkan BSU akan dapat disalurkan kepada seluruh 15,7 juta pekerja sesuai yang ditargetkan pemerintah pada pertengahan September 2020.