Kemenko PMK Minta Tambahan Anggaran Rp 20 Miliar

Menko PMK Muhadjir Effendy melantik pejabat eselon I dan eselon II pada Kamis (6/8/2020). (Dok Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Kemenko PMK)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 2021. Dengan tambahan ini, maka keseluruhan anggaran Kemenko PMK di 2021 menjadi Rp278 miliar dari sebelumnya yakni Rp258 miliar.

"Pagu Rp20 miliar akan digunakan untuk pembangunan situation room," kata Sekretaris Kemenko PMK Yohanes Baptista Satya Sananugraha dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (8/9).

Dia menjelaskan, pembangunan situation room ini akan digunakan untuk memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dengan mitra-mitra K/L seperti Kemensos, Kemendikbud, Kemendes PDTT, Kemenpora dan lain-lain.

Di samping itu, Kemenko PMK juga berencana mengajukan tambahan sekitar Rp110 miliar kembali. Tambahan anggaran ini untuk penguatan koordinasi, pengendalian isu kemiskinan, perlindungan sosial kesehatan, kependudukan, serta isu budaya dan moderasi beragama.

"Serta juga untuk digunakan melaksanakan gerakan nasional revolusi mental yang jadi prioritas nasional keempat. Sesuai inpres koordinatornya di Kemenko PMK," ungkapnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani pandemi virus corona Covid-19.

2 dari 2 halaman

Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran Menko Airlangga dan Luhut

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Panja Perumus Kesimpulan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN) 2018, Senin (23/7/2018). Yayu Agustini Rahayu/Merdeka.com)

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di dalam APBN 2021. Persetujuan itu diambil usai kesepakatan para anggota Banggar.

"Bisa disetujui pagu terhadap dua menko?" tanya Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, di Ruang Rapat Banggar, Jakarta, Selasa (8/9).

"Setuju," saut para anggota Banggar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengusulkan tambahan anggaran kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp50 miliar. Adapun anggaran ini akan digunakan untuk komite kebijakan dan sekretariat Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan tambahan ini, maka pagu indikatif anggaran Kemenko Perekonomian dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp393 miliar, menjadi Rp433 miliar.

"Tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar ini digunakan untuk komite kebijakan dan sekretariat komite PC-PEN," kata dia di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Airlangga menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar tersebut diperuntukan pelaksanaan berbagai kegiatan. Seperti rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri, serta rakor dengan pemerintah provinsi kabupaten atau kota.

Dalam kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan usulan tambahan anggaran di lingkungan kementeriannya sebesar Rp50 miliar. Dengan tambahan ini maka total anggaran pagu indikatif pada 2021 mencapai sebesar Rp364,5 miliar dari usulan sebelumnya yang hanya Rp314,5 miliar.

"Dalam pagu anggaran ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan event internasional AIS 2021," kata Luhut.

Dia melanjutkan, dari total tambahan anggaran Rp50 miliar tersebut sebesar Rp45 miliar akan digunakan untuk pelaksanaan 4 event internasional. Sementara sisanya Rp5 miliar digunakan untuk koordinasi peningkatan transparansi penerimaan negara dari migas dan pertambangan

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com