Sukses

Kondisi PT INTI, Banyak Utang dan Rugi Rp 397,7 Miliar

PT INTI (Persero) menjadi salah satu BUMN yang tengah menjadi sorotan

Liputan6.com, Jakarta - PT INTI (Persero) menjadi salah satu BUMN yang tengah menjadi sorotan. Hal ini lantaran perusahaan plat merah ini tak membayar gaji sejumlah karyawannya hampir satu tahun. Tepatnya, terakhir perusahaan menggaji karyawan yaitu Februari 2020.

Pada 2020 ini, PT INTI sebenarnya mendapat beberapa proyek. Yang terbaru, PT INTI menjalin kerja sama dengan PT PP Infrastruktur (PT PP (Persero) Tbk. Group) terkait investasi infrastruktur. Sayangnya proyek ini belum cukup untuk menutup beban perusahaan.

Dikutip Liputan6.com dari laporan keuangan PT INTI 2019, Rabu (9/9/2020), perusahaan teknologi yang bermarkas di Bandung ini memiliki jumlah utang yang tidak sedikit. Total liabilitas PT INTI mencapai Rp 1,6 triliun. Dimana terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp 818 miliar dan jangka panjang Rp 843,8 miliar. Liabilitas ini meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp 1,4 triliun.

Utang ini untuk liabilitas jangka pendek, utang paling banyak dari utang usaha yang terdiri dari utang pihak ketiga Rp 209,9 miliar dan pihak berelasi Rp 217,8 miliar. Sementara untuk liabilitas jangka panjang, utang paling banyak dari pihak bank yang mencapai Rp 718,7 miliar.

Sementara di sisi lain, kinerja PT INTI juga tidak untung. Pendapatan perseoran tahun lalu mengalami penurunan. Jika 2018 pendapatan sebesar Rp 649,7 miliar, maka di 2019 hanya Rp 395,3 miliar.

Alhasil, PT INTI mencatatkan rugi komprehensif mencaapai Rp 397,7 miliar di 2019. Kerugian ini naik drastis jika dibandingkan 2018 yang saat itu rugi Rp 87,2 miliar.

Sedangkan PT INTI mencatat aset perusahaan sebesar Rp 1,3 triliun. Dimana terdiri dari aset lancar Rp 481,8 miliar dan aset tidak lancar Rp 911,5 miliar. Mengenai aset ini, tercatat juga turun jika dibandingkan 2018 yang saat itu sebesar Rp 1,5 triliun.

2 dari 3 halaman

Deretan Masalah PT INTI, Proyek Terbengkalai hingga Karyawan Tak Digaji 7 Bulan

Salah satu BUMN yang memiliki bisnis di sektor teknologi kembali dirundung masalah. PT INTI (Persero) kembali dihadapkan pada masalah keuangan. Alhasil, lagi dan lagi, sejumlah pegawai PT INTI tak gajian.

Sebenarnya kasus tak gajian pegawai PT INTI pernah terjadi di tahun lalu. Ketika itu, sejumlah massa yang mengatasnamakan diri dari Serikat Pekerja PT INTI (Sejati) menggeruduk kantor pusat PT INTI di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/8/2019) silam.

Bukan tanpa alasan, demonstrasi dilakukan gegara perusahaan tidak mempertahankan kinerja yang baik. Ketua Sejati Ahmad Ridwan Al-Faruq menyatakan, proyek perusahaan banyak yang terbengkalai dan utang semakin menumpuk.

"Kondisi seperti ini sudah mulai dirasakan sejak 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan adanya utang bank yang sudah tidak ada lawannya, setera dengan ratusan miliar," ujarnya dalam pembacaan tuntutan kala demonstrasi.

"Misalnya, ketika ada proyek baru, cash yang masuk dibebankan ke utang sebelumnya. Apalagi bunga begitu besar yang harus kami hadapi," lanjutnya.

Imbasnya, sekitar 450 karyawan PT INTI belum dibayarkan gajinya selama Juli dan Agustus 2019. Hingga Februari 2020, dikabarkan gaji yang diterima hanya Rp 1 juta saja. Selain itu, perusahaan belum membayar fasilitas kesehatan baik BPJS Kesehatan dan Klinik Mitra Perusahaan.

Tak hanya itu, tunjangan dan pembayaran pesangon/IPK kepada karyawan yang sudah pensiun sejak 2018 juga belum kunjung dibayarkan.

Melihat kebobrokan manajemen PT INTI, Sejati berkirim surat ke Kementerian BUMN untuk mendapat solusi dan audiensi atas persoalan ini.

3 dari 3 halaman

Masalah Sama Terulang Kembali

Masalah yang sama kembali terulang memasuki awal 2020. Sejumlah pegawai terakhir gajian pada Februari 2020. Setelah itu, hingga saat ini mereka tak dibayar oleh perusahaan.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga angkat bicara soal isu ini. Ia menyatakan, tidak semua gaji karyawan tidak dibayar berturut-turut.

“Yang perlu diketahui bahwa tidaklah semua gaji karyawan itu selama 7 bulan tidak dibayar, ada yang dibayar mungkin sedikit artinya tidak full setiap bulannya,” kata Arya, Selasa (8/9/2020).

Pihaknya menjelaskan Kementerian BUMN sudah menyusun dan menyiapkan langkah-langkah cepat penyelesaian masalah PT INTI, sebelum isu ini mencuat ke publik.

Pertama, meminta Telkom merilis proyek PT INTI yang ada di perusahaan telekomunikasi tersebut.

"Inipun sebenarnya belum mencapai target, tapi kita minta supaya Telkom merilisnya lebih dulu supaya kawan kawan INTI terbantu secara finansial,” ujarnya.

Langkah kedua ialah meminta 2 bank BUMN untuk memberikan simpanan uang tunai PT INTI agar perusahaan bisa membayar tanggung jawabnya. Asal tahu saja, PT INTI memang memiliki simpanan uang tunai di 2 bank yang dimaksud, namun tidak bisa diambil karena adanya tagihan tertentu.

"Dan kami lihat dari uang yang mereka miliki ini bisa membayar uang karyawan,” jelasnya.