Airlangga: Waktu Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 Tak Selama saat Krisis 1998

Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar jumpa pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7/2020). Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut waktu pemulihan dari guncangan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 relatif lebih cepat dibandingkan periode krisis yang terjadi pada tahun 1998 maupun 2008. Apalagi, keduanya butuh waktu bertahun-tahun.

“Kalau kita lihat kedalaman dari segi harga saham, di krisis Asia 1997-1998 itu butuh 7-8 tahun untuk kembali ke semula. Kemudian untuk krisis global di tahun 2008, butuh waktu 2 tahun,” kata dia dalam acara diskusi virtual di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Pada periode Krisis Asia 1997-1998, nilai tukar terdepresiasi hingga 566 persen. Saat periode krisis Global 2008, nilai tukar terdepresiasi hingga 39,6 persen. Saat ini nilai tukar relatif stabil dan telah bergerak menuju ke level sebelum Pandemi Covid-19.

“Namun kita juga harus melihat gas dan rem. Kita tetap harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semuanya faktor fundamental, tapi juga ada faktor sentimen terutama di sektor capital market,” sambung Airlangga.

Dia juga menjelaskan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membutuhkan rencana jangka menengah hingga tahun 2022-2023. Beberapa program utama yang akan disasar antara lain program yang berkaitan dengan kesehatan, bantuan sosial, padat karya untuk menjaga demand, restrukturisasi, dan transformasi ekonomi.

Di tahun 2021, biaya penanganan Covid-19 akan tetap berfokus pada kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, serta sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Pusat juga mendorong agar masing-masing Pemerintah Daerah menjalankan program, memacu perekonomiannya, serta melakukan belanja barang dan belanja modal. Dengan demikian, secara agregat kita bisa menjaga pertumbuhan,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi, Mensos juga menegaskan jumlah bantuan PKH meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya Rp 5,4 triliun dengan 3,2 juta keluarga penerima.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Vaksin Covid-19 Sangat Penting untuk Tangani Krisis Kesehatan dan Ekonomi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya vaksin untuk menangkal virus corona (Covid-19). Dia meyakini produksi vaksin akan sangat membantu pemerintah menyelesaikan krisis ekonomi dan kesehatan akibat Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima Tim Vaksin Merah Putih di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (9/9/2020). Dalam kesempatan itu, dia meminta laporan perkembangan vaksin merah putih buatan Indonesia.

Boy Rafli Amar: Tangkal Terorisme Melalui Konten Kreatif

"Penemuan dan produksi vaksin Covid ini sangat penting untuk dapat segera menangani krisis kesehatan maupun krisis ekonomi," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (9/9/2020).

Dia meminta agar tim vaksin merah putih dapat bekerja cepat namun tetap mengikuti prosedur. Dengan begitu, vaksin corona dapat segera disuntikkan ke masyarakat dengan aman dan tanpa ada efek samping.

Jokowi sendiri menaruh harapan besar bagi pengembangan vaksin Merah Putih tersebut. Selain untuk mempercepat agar masyarakat dapat segera menerima vaksin tersebut, pengembangan vaksin Covid-19 di dalam negeri juga menunjukkan kemampuan dan kemandirian bangsa Indonesia untuk mengembangkan vaksin sendiri.

"Kita mampu mandiri dengan vaksin yang kita kembangkan dan kita produksi sendiri," kata Jokowi.

Berlangsung Dua Putaran, Anura Kumara Dissanayake Menangi Pilpres Sri Lanka