Anies Kembali Terapkan PSBB di Jakarta, Para Menteri Bereaksi

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Perdana Kabinet Indonesia Maju — Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Rapat kabinet paripurna perdana tersebut mendengarkan arahan Presiden dan membahas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin 14 September 2020. Pemberlakukan PSBB ini untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang semakin tinggi.

Keputusan Anies tersebut, rupanya mendapat berbagai reaksi dari para menteri kabinet Indonesia Maju. Mengingat, upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi tidak bisa berjalan, jika DKI Jakarta dilakukan PSBB ketat.

Menteri Perdagangan Agus Supramanto meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghalangi jalur distribusi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, jika jalur distribusi terganggu maka akan berdampak pada suplai chain atau rantai pasok.

"Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Dia mengatakan, hampir 50 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari sektor konsumsi. Oleh karenanya, jika distribusi tidak lancar maka akan berdampak pula terhadap PDB.

"PSBB ini memang membatasi ruang gerak kita. Namun demikian ini ada aktivitas yang masih boleh dibuka yaitu berkaitan kesehatan, kemudian khsuusnya bahan pangan, makanan dan minuman. Ini ritel-ritel tetap buka tetapi tidak bisa melayani pengunjung," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur DKI Anies Baswedan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menyatakan Jakarta memasuki masa transisi new normal di tengah pandemi Covid-19. Lewat keputusan ini, Jakarta akan memulai tahap pertama masa baru dengan tetap memp...

2 dari 3 halaman

Agus Gumiwang

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan PSBB dilakukan Pemprov DKI secara otomatis akan mempengaruhi kinerja industri manufaktur Tanah Air. Apalagi, belakangan bulan ini kinerja industri manufaktur tengah mengalami perbaikan sejak dibukanya PSBB.

"DKI kembali PSBB ketat ini tentu sedikit banyak akan kembali pengaruhi kinerja industri manufaktur di Indonesia," kata dia.

Dia menambahkan, jika kebijakan PSBB ketat diikuti oleh daerah lainnya maka dampak besar akan lebih berasa bagi industri. Namun demikian, perlu ditekankan di sini adalah bagaimana faktor kesehatan menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

"Tapi yang perlu disampaikan bahwa bagi pemrintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," tandas dia.

3 dari 3 halaman

Airlangga Hartarto

Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar jumpa pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7/2020). Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski akan diberlakukan kembali PSBB pihaknya tetap akan mengizinkan sebayak 50 persen pekerja dikantoran beroprasi. Sementara sisanya tetap bekerja dari rumah.

"Kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui fleksibel working hours. Sekitar 50 persen di rumah, dan 50 persen di kantor, dan 11 sektor tetap dibuka," kata dia.

Airlangga menyebut, DKI Jakarta sebenarnya telah menerapkan PSBB penuh selama Maret April Juni lalu, kemudian menerapkan PSBB transisi mulai Juli hingga awal September ini. Namun karena terjadi peningkatan kasus covid-19, DKI Jakarta berencana kembali menerapkan PSBB penuh.

Mantan Menteri Perindustrian itu juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali dihentikannya kebijakan ganjil genap selama massa pandemi Covid-19. Sebab, sebagian besar kasus Covid-19 di DKI Jakarta berasal dari transportasi umum.

"Sehingga tentu beberapa hal termasuk beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi termasuk terkait dengan ganjil genap jadi ini yang kemarin kami sudah sampaikan kepada Gubernur DKI," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com