Viral, Orang Terkaya Indonesia Budi Hartono Surati Jokowi Tolak PSBB Jakarta

Djarum Foundation Beri Apresiasi Kepada Tim Senior Bridge Indonesia — Perwakilan Djarum Foundation, Budi Hartono (kanan) bersiap menyerahkan penghargaan kepada tim Bridge Indonesia di Jakarta, Rabu (24/6/2015). Tim Bridge Indonesia berhasil menjuarai APBF Championship 2015 di Bangkok. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Orang Terkaya di Indonesia Budi Hartono yang merupakan pemilik Grup Djarum mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut berisi pernyataan keberatan dengan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Surat tersebut diunggah dalam akun Instagram Peter Frans Gontha yang juga merupakan pengusaha terkenal di Indonesia. Dikutip dari akun @petergontha, Minggu (13/9/2020), surat tersebut tertanggal 11 September 2020.

Dalam surat tersebut, orang terkaya Indonesia Budi Hartono menyebut pemberlakuan PSBB tidak tepat karena terbukti tidak efektif untuk menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi virus Covid-19 di Jakarta.

Menurut Budi, Jakarta telah memberlakukan PSBB sekian lama, tetapi angka positif infeksi virus Covid-19 maish tetap naik. Kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum dengan atau tidak pemberlakuan PSBB lagi.

"Hal ini disebabkan seharusnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus," tulis Budi Hartono.

Orang terkaya Indonesia Budi Hartono pun kemudian memberikan saran bahwa hal yang perlu diperbaiki untuk menahan atau mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya adalah dengan penegakan aturan dan pemberlakukan sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat dalam kondisi new normal.

Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19, kemudian GubernurmGubernur satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

Saran kedua adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi madyarakat.

Saran ketiga adalah pemerintah harus melaksanakan tiga hal, yakni testing isolasi, tracing dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan daam hal isolasi dan contact tracing.

Sedangkan saran keempat yang disampaikan oleh orang terkaya Indonesia Budi Hartono adalah perekonoman harus tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perkeonomian dapat terus terjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat.

View this post on Instagram

Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI SEPTEMBER ,2020

A post shared by Peter Gontha (@petergontha) on Sep 11, 2020 at 8:33pm PDT

Saksikan video pilihan berikut ini:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku bakal menerapkan aturan ganjil genap untuk para pedagang di pasar tradisional. Hal itu kata dia, guna meminimalisir penyebaran virus corona atau Covid-19 di PSBB masa transisi.

2 dari 2 halaman

Anies Diminta Tiru China Terapkan PSBB Jakarta

Suasana Jam Pulang Kantor Pekerja di Jakarta — Antrean calon penumpang memasuki stasiun Sudirman saat jam pulang kantor di Jakarta, Senin (8/6/2020). Aktivitas perkantoran dimulai kembali pada pekan kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, meminta Pemprov DKI Jakarta lebih memperbaiki tata kelola kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat sebelum diimplementasikan pada 14 September mendatang. Alhasil manfaat PSBB efektif untuk memerangi penyebaran virus Corona layaknya lockdown di China.

"PSSB harus benar terencana dengan baik kita siapkan semua dari awal. Sudah tutup semua pintu masuk. Maka dampaknya terstruktur dan tiga bulan pandemi selesai persis China," tegas dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Menurutnya implementasi dua periode kebijakan PSBB sebelumnya di ibu kota dinilai tak membawa manfaat untuk menekan penyebaran virus Corona. Menyusul masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh warga Jakarta.

"Yang sekarang kita sesalkan adalah PSBB pertama dan kedua jauh dari apa yang dibayangkan. Karena PSBB hanya sebutan saja. Banyak pelanggaran masyarakat atas ptotokol kesehatan," ujar dia.

Bahkan, sambung Piter, pelanggaran serupa juga kerap dilakukan oleh Pemerintah. "Dalam artian begini, selama PSBB pertama maupun transisi. Kita lihat pemerintah banyak yang tidak pakai masker," terangnya.

Imbasnya manfaat PSBB tidak mampu menghentikan penyebaran virus Corona jenis baru yang amat berbahaya bagi kesehatan manusia. "Karena dua-duanya (warga dan pemerintah) tidak siap kita lockdown. Maka akan sia-sia," tegasnya.

Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta diminta lebih merencanakan secara matang atas rencana pelaksanaan PSBB jilid ketiga ini. Termasuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar manfaat PSBB bisa lebih efektif.

Tak hanya itu, dalam implementasinya penegakan hukum juga harus lebih digalakkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkat kesadaran warga ibu kota atas penerapan protokol kesehatan di masa kedaruratan kesehatan ini.

"Sehingga proses tracking kita, bagi yang terkena (Covid-19) dilakukan secara benar. Maka dampaknya akan efektif. Energi dan mental kita jangan sampai dihabiskan oleh buka tutup PSBB," imbuh dia.