Pengusaha Minta Pemerintah Pusat Kompak Dukung PSBB Jakarta

Anies Baswedan Teken Kepgub Perpanjangan PSBB Transisi Otomatis hingga 24 September — Kendaraan petugas PMI menyemprotkan disinfektan di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Kepgub Nomor 879 Tahun 2020 yang berisi aturan perpanjangan PSBB Transisi secara otomatis dengan syarat tertentu. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Dunia usaha melihat masih ada ego sektoral yang sangat menonjol dalam lingkungan birokrasi Pemerintahan Indonesia, lantaran sebagian Menteri mengkritik keputusan PSBB yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Beberapa Menteri yang terkesan tidak setuju dan menolak pemberlakuan kembali PSBB tersebut menggambarkan bahwa ego sektoral masih sangat menonjol dalam lingkungan birokrasi kita. Dalam situasi seperti ini pemerintah harus kompak, jangan mempertontonkan ketidak kompakan yang membuat masyarakat bingung," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, kepada Liputan6.com, Senin (14/9/2020).

Kata Sarman meskipun berat bagi dunia usaha atas kebijakan tersebut, karena akan menghentikan dan mengurangi aktivitas usaha. Namun akan menerima dan memahami pemberlakuan kembali PSBB untuk menekan laju penularan Covid-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan di DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Yang kami sayangkan Pemerintah tidak kompak menyikapi kebijakan pemberlakukan kembali PSBB yang diumumkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, padahal keputusan tersebut sesuai dengan arahan Presiden yang harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, jika memang tidak setuju sejogyanya dapat dibahas tuntas dalam rapat koordinasi, tidak perlu sampai mengumbar di media sehingga menciptakan pro kontra dan kegaduhan. Untuk mematikan mata rantai penyebaran Covid-19 kuncinya adalah kebersamaan dari semua elemen masyarakat termasuk pelakuusaha.

Pengusaha sangat apresiasi kepada Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir yang menyampaikan sikap pemerintah yang akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

"Pak Erick Tohir menyampaikan bahwa kesehatan lebih utama dan program sosial yang dijalankan Komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan. Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan," jelasnya.

Sarman menyebut apa yang dilakukan oleh Erick Thohir sudah tepat dan bagus, dengan mendukung kebijakan daerah. Begitu Gubernur DKI Jakarta mengumumkan wacana akan PSBB lagi, Erick dengan sigap menanggapi akan melakukan Operasi yustisi, yang melibatkan TNI dan Polri untuk kampanye jaga jarak dan menghindari kerumunan dalam rangka operasi yustisi penggunaan masker Pilkada 2020 yang aman, damai dan sehat.

Begitupun untuk kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, kantor pemerintahan/ASN dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen dan akan berlangsung selama dua minggu dalam masa PSBB berlangsung.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus Covid-19.

2 dari 3 halaman

Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB, Siap-Siap Didenda Rp 150 Juta

Sosialisasi PSBB DKI Jakarta — Pejalan kaki melintas saat sosialisasi penerapan protokol kesehatan PSBB di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Kepastian pemberlakuan kembali PSBB di Jakarta masih dibahas antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dan akan diumumkan nanti sore. (merdeka.com/Arie Basuki)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan bahwa Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) pada Senin 14 September 2020.

Dalam PSBB ini ada pelarangan total sejumlah bidang untuk beroperasi. Namun, juga masih ada beberapa sektor yang bisa beroperasi dengan terbatas.

"Selama PSBB, 11 sektor usaha ini tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi kapasitasnya 50 persen," ujar Anies dalam konferensi pers secara daring, Minggu (13/9/2020).

Sebelas sektor yang masih diizinkan beroperasi di saat PSBB total adalah kesehatan, pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar obyek vital dan kebutuhan sehari-hari.

Anies juga menuturkan, apa saja yang ditutup selama PSBB. Seperti sekolahan dan kawasan wisata ditutup sementara.

Berikut tempat yang ditutup:

1. Sekolah dan institusi pendidikan

2. Kawasan wisata dan taman rekreasi

3. Taman kota dan RPTRA

4. Sarana olahraga publik (olahraga dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar rumah)

5. Tempat resepsi pernikahan (pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil).

Jika melanggar, Anies sudah menyiapkan beberapa sanksi. Jika pelaku usaha melanggar protokol kesehatan satu kali, maka akan mendapat sanksi penutupan paling lama 3 kali 24 jam. Jika pelaku usaha melanggar protokol kesehatan dua kali, maka akan diberikan denda sebesar Rp 50 juta.

Jika pelaku sudah melanggar protokol kesehatan tiga kali, maka akan mendapat denda sebesar Rp 100 juta. Selanjutnya jika kedapatan melanggar protokol kesehatan empat kali selama PSBB, maka akan didenda sebesar Rp 150 juta.

3 dari 3 halaman

PSBB Ketat DKI Jakarta, 11 Sektor Tetap Boleh Beroperasi dengan Kapasitas 50 Persen

Angkutan Umum Terapkan Protokol Kesehatan — Penumpang menerapkan jaga jarak saat menaiki angkutan umum Jak Lingko di kawasan Cawang, Jakarta, Senin (6/7/2020). Pada perpanjangan masa PSBB transisi, angkutan umum sudah mulai beroperasi kembali dengan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat mulai besok, Senin (14/9/2020). Langkah ini diambil karena kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta dinilai semakin meningkat dalam 12 hari terakhir.

"Di bulan September memang terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Pada tanggal 30 Agustus, akhir Agustus, kasus aktif di Jakarta 7.960. Pada saat itu kita menyaksikan bulan Agustus, kasus aktif ini menurun. Tapi memasuki bulan September sampai tanggal 11 September kemarin, jadi 12 hari pertama bertambah sebesar 3.864 kasus atau sekitar 49 persen dibandingkan akhir Agustus," ujar Gubernur DKI Anies Baswedan saat mengumumkan pemberlakuan PSBB DKI Jakarta secara daring, Minggu (13/9/2020).

Peningkatan kasus positif, sembuh, maupun meninggal terkait COVID-19 yang sangat signifikan di DKI Jakarta itu yang membuat pihaknya merasa perlu mengambil langkah ekstra guna mengendalikan penyebaran COVID-19 di Ibu Kota."Bila ini tidak terkendali, dampak ekonomi, sosial, budaya akan menjadi sangat besar," kata Anies.

Pelaksanaan PSBB ketat di DKI Jakarta dengan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, Pergub DKI Jakarta No. 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan Pergub DKI Jakarta No.88 tahun 2020 yang disahkan pada hari ini, Minggu (13/9/2020).

Anies mengatakan, pada prinsipnya, seluruh warga Ibu Kota dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan tidak bepergian kecuali ada keperluan mendesak atau beraktivitas dalam usaha esensial yang diperbolehkan selama masa PSBB ketat.

Seperti pelaksanaan PSBB sebelumnya, ada 11 sektor usaha yang tetap beroperasi, kali ini sektor-sektor tersebut berjalan dengan maksimal 50 persen kapasitas dan tetap mengikut protokol kesehatan seperti pada masa PSBB transisi.

Kesebelas sektor tersebut yakni kesehatan; bahan pangan; energi; komunikasi dan IT; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional; serta kebutuhan sehari-hari.

Meski demikian, jika ditemukan kasus pisitif pada lokasi kegiatan tersebut, maka seluruh usaha dan kegiatan pada lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit selama 3 hari operasi.

Kembali Berunjuk Rasa, Buruh Minta Kenaikan UMP 2025 Hingga 10 Persen