Kepala BKPM: Seperti Kata Menko Airlangga, RUU Cipta Kerja Hampir Selesai

Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, saat memberi sambutan dalam peresmian gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Sulteng, Rabu (15/7/2020).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) atau omnibus law sudah hampir selesai. Pembahasan antara pemerintah dengan DPR sudah mencapai 90 persen. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Eh, kebetulan pimpinan omnibus law dari pemerintah ini kan Pak Airlangga. Jadi, mungkin demikian adanya," jelas dia dalam webinar yang digagas Kumparan, Selasa (15/9/2020).

Bahlil melanjutkan, Menko Airlangga merupakan pihak yang paling mengetahui perkembangan pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. Mengingat Ketua Umum Partai Golkar itu kerap diutus pemerintah untuk berkoordinasi langsung dengan DPR tekait percepatan proses pembahasan.

"Pak Menko (Airlangga) ini, orang paling paham terkait grand desain omnibus law," ujar dia

Adapun peran BKPM dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja lebih tekankan untuk memberi masukan terkait urusan teknis dalam sektor investasi. Terutama masalah dalam perizinan dan penanaman modal.

"Kami hanya sebagai anggota dilibatkan untuk memberi pandangan terkait perizinan dan penanaman modal. Lebih bersifat teknisnya," paparnya.

Lebih jauh, Bahlil mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dalam merespon pembahasan RUU anyar ini. Juga memberikan kepercayaan terhadap Pemerintah dan DPR selaku wakil rakyat dalam percepatan proses pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Saya fikir kita menunggu saja dengan tetap memperhatikan aspirasi pikiran publik. Insya Allah lebih cepat lebih baik," tukasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemerintah tengah rancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja demi atasi regulasi dan pangkas birokrasi.

2 dari 2 halaman

Kata Airlangga

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dialog membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD periode 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker kini sudah mencapai 90 persen atau hampir selesai dikaji.

"Sampai sekarang kami sudah melakukan pembahasan, submit-nya sudah mencapai sekitar 90 persen yang dibahas," kata Airlangga dalam sesi teleconference, pada Selasa (15/9/2020).

Menurut dia, mayoritas klasterisasi strategis dari ranah-ranah yang masuk ke dalam draf pembahasan regulasi cipta lapangan kerja tersebut saat ini sudah hampir 100 persen.

"Hampir seluruh klaster strategis (telah rampung). Apakah itu terkait dengan klaster ketenagakerjaan, klaster kepastian hukum, klaster UMKM dan koperasi," kata dia.

Airlangga menegaskan, hampir seluruh pembahasan mengenai klaster dalam RUU Cipta Kerja tersebut telah mendapat persetujuan konsensus dengan pihak partai politik.

Saat ini tinggal menuju ke tahap finalisasi, guna melakukan harmonisasi DNA sinkronisasi terhadap pasal-pasal yang dianggap krusial.

"Tinggal sekarang melakukan finalisasi daripada legal drafting, atau sering kita bahas sebagai harmonisasi pasal-pasal krusial dan juga melakukan sinkronisasi serta perumusan," ujar Airlangga.

Bahlil Lahadalia
Tokoh
Bahlil Lahadalia adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo Ma'ruf Amin.
Lihat Selengkapnya
Bahlil Lahadalia
bkpm
Organisasi
BKPM merupakan kependekan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Lihat Selengkapnya
bkpm
RUU Cipta Kerja
RUU Ciptaker
Omnibus Law
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia