Pemerintah Sudah Siap Jika Ada Bank Sakit di Tengah Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan kebijakan pencegahan dan penanganan krisis di sektor keuangan terutama bank sakit akibat pandemi Covid-19. mekanisme penanganan tersebut berada di tangan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 yang memberi kewenangan tambahan pada LPS untuk penempatan dana di bank. Tujuannya agar menjaga kesehatan bank.

"Semua negara membutuhkan mekanisme untuk menjaga stabilitas. Disaat yang sama kita juga mempersiapkan untuk setiap sitausi yang mendakak dan mengaharuskan kita untuk menghadapi isu penanganan bank gagal atau resolusi bank," kata Sri Mulyani dalam webinar LPS, Rabu (16/9/2020).

Dia mengatakan, Indonesia memiliki rekam jejak cukup baik dalam resolusi bank gagal ketika melewati krisis ekonomi tahun 1998 serta 2008. Oleh karena itu, Pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama ditengah krisis ekonomi tahun ini.

"Indonesia berpengalaman di krisis 1998 dan 2008 kita harus menyadari bahwa sitausi 2020 berbeda dan ini kenapa beberpa kebijakan kita harus dilanjutkan untuk mengadopsi ini terhadap LPS," tambah Sri Mulyani.

Sebagai informasi saja, LPS sendiri memiliki 4 opsi metode resolusi bank non-sistemik. Metode tersebut adalah pengalihan sebagian atau seluruh aset pada bank penerima (Purchase and Assumption), pengalihan sebagian atau seluruh aset pada bank perantara (Bridge Bank), melakukan penyertaan modal sementara (Bail-out), dan likuidasi.

Sementara dalam PLPS Nomor 3 Tahun 2020, sebagai aturan turunan dari PP Nomor 33 Tahun 2020 LPS kini bisa melaukan penempatan dana bagi bank yang sakit. Dimana ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan yang lebih parah dalam suatu bank yang dapat mengganggu likuiditas dan sistem keuangan yang lebih luas.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com