Di Forum Internasional, Sri Mulyani Cerita Ekonomi Indonesia Ambruk Akibat Pandemi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui pandemi Covid-19 menjadi tantangan terberat yang pernah dihadapinya selama menjadi menteri. Padahal dia sudah pernah menjabat menteri keuangan sejak Juli 2016 dalam kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bahkan pada 2004-2005, dia juga pernah menempati posisi yang sama saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya tidak pertama kali menjadi menteri keuangan saya sudah beberapa kali jadi menteri keuangan dan saya akui ini adalah tantangan yang luar biasa yang harus kita tangani," kata dia dalam webinar di Jakarta, Rabu (16/9).

Sri Mulyani berharap, momentum pandemi ini bisa dimanfaatkan oleh setiap orang termasuk bagi para widyaiswara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jabatan fungsional.

"Sehingga walaupun negara memberikan Anda tunjangan fungsional, jabatan fungsional, anda betul-betul memberikan negara lebih banyak dari apa yang dibayarkan negara pada Anda, memberikan mutu pengajaran memberikan pelajaran mengenai pengalaman dan yang paling penting adalah memberikan pembelajaran mengenai sikap karakter sebagai pejabat publik yang memiliki integritas dan profesionalitas," ungkapnya.

Dia menambahkan, hal ini menjadi bagian yang paling penting bagi seluruh pejabat publik saat ini. Terlebih pandemi covid-19 masih diliputi dengan ketidakpastian meskipun penemuan vaksin menjadi salah satu angin segar yang cukup positif.

"Covid masih akan terus bersama kita, meskipun kita nanti bicara tentang vaksin. Kita mau bicara tentang menanganinya. Jadi saya berharap, Anda semuanya tidak menganggap 'oh ini masalah temporer satu-dua bulan dan selesai' tapi mindset kita berubah," pungkas Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pemerataan kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan.

Dia meyakini membaiknya pertumbuhan ekonomi yang diiringi kondisi makro-ekonomi yang stabil di tahun 2021, akan menjadi momentum positif bagi pemerintah. Utamanya dalam menurunkan indikator kemiskinan dan ketimpangan setelah terjadi peningkatan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

"Berbagai program pemerintah, khususnya perlindungan sosial dan insentif dunia usaha, diharapkan dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran," kata Sri Mulyani dalam rapat paripuna, di DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Dengan langkah-langkah tersebut, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,79,1 persen dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021.

Selanjutnya dalam data Sri Mulyani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,95 yang mengindikasikan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com