Kemenkeu Gandeng AS Perkuat Pembiayaan Infrastruktur dan Pasar Keuangan

FOTO: PSBB, Proyek Infrastruktur Ibu Kota Tetap Jalan — Suasana proyek konstruksi infrastruktur di kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa proyek konstruksi boleh terus berjalan selama Ibu Kota berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan United States Department of the Treasury (Departemen Treasury AS) menyepakati pembentukan kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) untuk Memperkuat Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur dan Pembangunan Pasar Keuangan.

“MSP yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan U.S., Steven Mnuchin baru-baru ini, merupakan upaya bersama kedua institusi untuk mendorong partisipasi swasta dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur, serta untuk memfasilitasi pembangunan pasar keuangan bagi pembiayaan infrastruktur,” tulis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam keterangan resmi, Sabtu (19/9/2020).

Inisiatif kerja sama ini, dinilai sangat relevan untuk menjawab permasalahan kebutuhan permodalan dalam rangka pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kerja sama ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terutama untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

“Sebagaimana kita ketahui, masih terdapat ruang yang luas bagi swasta untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur nasional,” kata Puspa.

Adapun cakupan kerja sama dalam MSP ini antara lain:

1) mengembangkan pasar keuangan regional untuk investasi infrastruktur;

2) merumuskan instrumen dan struktur pembiayaan untuk memfasilitasi dan mengurangi hambatan dalam investasi sektor swasta di bidang infrastruktur;

3) mendorong inovasi dan keberlanjutan pembiayaan proyek infrastruktur;

4) mengeksplorasi program pengembangan kapasitas keuangan dan kerja sama teknis dalam pembiayaan infrastruktur.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Joko Widodo menyampaikan visi misinya terkait energi, pangan, infrastruktur, SDA, dan lingkungan hidup pada Debat perdana Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Skema Alternatif Pembiayaan

Melihat Progres Pembangunan LRT yang Mundur Hingga Juni 2022 — Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/8/2020). PT Adhi Karya akan memprioritaskan pengerjaan proyek infrastruktur berlabel proyek strategis nasional (PSN) di tengah pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Dalam kaitannya, pengalaman Departemen Treasury AS dalam proses pembuatan skema-skema alternatif pembiayaan dari swasta, reviu proyek infrastruktur, maupun pemanfaatan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur, akan menjadi sumber pengetahuan yang baik untuk dijadikan rujukan.

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan akan memberikan peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan aset (asset recycling); analisa dampak (impact assessment) atas pembiayaan yang selama ini diberikan; dan pengembangan fasilitas kredit (credit enhancement).

Lebih lanjut, kerja sama ini juga dimaksudkan untuk saling memberikan dukungan teknis dalam hal penyiapan proyek infrastruktur yang berpotensi tinggi menarik partisipasi swasta.

“Kemenkeu RI dan Departemen Treasury AS juga berharap kerjasama ini akan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini antara Indonesia dan AS,” tutup Puspa.

Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
infrastruktur
Pembiayaan Infrastruktur