PUPR Minta Dana Tambahan Rp 1,5 triliun untuk Korban Lumpur Lapindo

FOTO: Tiga Menteri Bahas LHP BPK Bersama Komisi V DPR — Menteri PUPR Basuki Hadimuljono . (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun sebagai ganti rugi kepada masyarakat korban bencana lumpur Lapindo atau Sidoarjo di Jawa Timur. Anggaran diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah kirim pesan kepada Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri Koordinator yang membawahi Kementerian PUPR, dan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk memohon tambahan anggaran untuk ganti rugi lumpur Sidoarjo sebesar kira-kira Rp1,5 triliun," papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama komisi V DPR RI seperti melansir Antara, Rabu (23/9/2020).

Ia mengatakan pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 triliun itu sesuai dalam kesimpulan rapat kerja Kementerian PUPR dan Komisi V DPR pada 15 September 2020 lalu.

"Kami laporkan juga bahwa kami menindaklanjuti yang diperintahkan oleh raker komisi V pada 15 September untuk ganti rugi lumpur Sidoarjo," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 15 September 2020, meminta Kementerian PUPR untuk mengupayakan ganti rugi kepada pelaku usaha yang menjadi korban bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006 silam.

"Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mengupayakan alokasi anggaran pada RAPBN TA 2021 terhadap ganti rugi tanah dan bangunan bagi pelaku usaha korban bencana lumpur Sidoarjo di peta area terdampak yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Daily TopNews hari ini akan menyajikan berita seputar area lumpur Lapindo yang bakal disulap mirip Yellowstone di AS, dan tampilan baru Facebook page membuat jualan online makin asik. Seperti apa berita lengkapnya? Simak dalam video berikut

2 dari 2 halaman

Penanganan

Wisata Lumpur Lapindo Tarik Minat Turis Mancanegara — Seniman membuatkan patung bagi warga korban kepada pemerintah di wisata lumpur lapindo, Sidoarjo, Senin (30/03/2015). Sudah 9 tahun kawasan ini terendam oleh lumpur, tidak terhitung kerugian yang diderita warga sekitar. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Kementerian PUPR melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo.

"Perhatian Pemerintah tidak berkurang untuk pengendalian lumpur Sidoarjo. Kementerian PUPR akan terus melanjutkan tugas dan fungsi yang prinsipnya tidak ada perbedaan dan memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pada tahun anggaran 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp239,7 miliar untuk penanganan lumpur Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pengaliran lumpur ke Kali Porong sekaligus menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur lainnya.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
lapindo
Lumpur Lapindo
Lumpur Sidoarjo