Kemenhub: Seharusnya Ada Separator Permanen pada Jalur Sepeda

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal penyediaan jalur sepeda seiring penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

"Saya akan bicara dengan Kementerian PUPR juga, hadir juga dishub yang koordinasi dengan Pak Bupatinya dan lain-lain untuk menyiapkan jalur sepeda," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, dikutip dari Antara, Rabu (23/9/2020). 

Usulan penyediaan jalur khusus sepeda dikarenakan ketidakteraturan alur pesepeda di jalan raya yang seringkali beririsan dengan pengendara kendaraan bermotor lainnya.

Selain itu, juga sempat viral pesepeda yang melawan arus sangat kencang dan membahayakan, kemudian juga terdapat para pesepeda yang masuk jalan tol.

"Kita kadang pesepeda seperti ini ada keluhan, pesepeda itu menguasai jalan. Harusnya kecepatan lebih rendah, harusnya sebelah kiri tapi kemudian ini sepeda itu bisa berjajar enam, sehingga setengah jalur dipakai sepeda," katanya.

Budi mengatakan di sejumlah kota dan kabupaten sudah disediakan jalur sepeda, seperti Jakarta, Bandung, Pekalongan, Solo, begitupun di sejumlah negara dengan karakteristik jalurnya berbeda-beda.

Ia menambahkan memang sudah menjadi konsekuensi regulator menyediakan fasilitas saat bersepeda ini diatur.

"Di China, jalur sepeda bahkan sudah elevated (layang), bahkan jadi panjang. Jadi. harapan kita kalau sepeda sudah disuarakan dengan anggaran yang ada, sepeda jadi alternatif motor," katanya.

Adapun, lanjut dia, untuk jalur sepeda tersebut akan dirancang di sebelah kiri jalan dan idealnya dipasang pemisah atau separator permanen karena selama ini hanya dipisahkan oleh kerucut (cone) jalan dan hanya di pagi hari.

Pengelolaan jalur sepeda, Budi menambahkan, akan dibagi berdasarkan provinsi, kabupaten dan kota dan pusat apabila melintasi jalur primer.

Saksikan video pilihan berikut ini: