Ada RUU Cipta Kerja, Pemda Dipaksa Cepat Terbitkan Izin Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah pusat tidak akan mengambil wewenang pemerintah daerah dalam memberikan perizinan kegiatan usaha.

Namun dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah pusat memberikan tenggat waktu untuk Pemda dalam memberikan kepastian perizinan kegiatan usaha.

"Kita tidak ambil alih wewenang Pemda tapi menerapkan NSPK, jadi tidak ada standar yang berbeda," kata Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi dalam Webinar bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan oleh Pemda. Hanya saja Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dapat mengambil alih perizinan berusaha hanya ketika Pemda tidak dapat memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam NSPK.

"Kalau dalam keadaan tertentu Pemda tidak bisa memberikan kepastian hukum nanti pemerintah pusat yang akan melakukannya," kata dia.

Terkait perizinan berusaha untuk proyek dan program strategis nasional perizinannya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Nah yang sifatnya standar nasional ini diberikan oleh pemerintah pusat," kata dia.

Sementara itu terkait tindak lanjut WTO atas Dispute Settlement (DS) 477 dan 488 atas 4 undang-undang akan tetap diberikan perlindungan maksimal untuk produk dalam negeri. Empat undang-undang tersebut yakni UU Pangan, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Hortikultura dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Elen menyebut WTO ini mengganggu iklim dunia usaha di Indonesia. Namun dalam RUU Cipta Kerja ini telah disepakati Pemerintah akan melanjutkan WTO .

"Kita tetap melanjutkan WTO kita tetapi dengan memberikan perlindungan produk dalam negeri, ini sudah kita dalami berminggu-minggu," kata dia.

Merdeka.com