Pemerintah dan DPR Sepakati RUU APBN 2021, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dibawa ke paripurna. Sama seperti tahun ini, APBN 2021 juga masih menghadapi ketidakpastian kondisi akibat pandemi Virus Corona.

Sri Mulyani berharap instrumen APBN 2021 akan betul-betul bisa jadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya tahan dan memulihkan ekonomi serta kehidupan masyarakat. APBN 2021 menjadi landasan bahwa pemerintah mendesain kebijakan yang melindungi semua pihak.

"Untuk itu, kami berterima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Bapak/Ibu pimpinan anggota DPR terhormat. Termasuk pada hari ini, telah menetapkan RUU RAPBN 2021 disetujui pada tahap pertama untuk dibawa ke tahap sidang paripurna," ujarnya di DPR, Jakarta, Jumat (25/9).

Sri Mulyani mengatakan, formulasi APBN 2021 di satu sisi memberikan sinyal kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa pemerintah ingin terus mendukung agar bisa segera pulih dan bangkit kembali. Namun di sisi lain, pemerintah juga memberikan sinyal kehati-hatian.

"Sinyal prudent kebijakan dalam menjaga keseluruhan dan keberlangsungan dari APBN yang merupakan instrumen fiskal penting yang bekerja luar biasa keras dalam situasi Covid-19," katanya.

Dia menambahkan, semua pandangan fraksi mengenai kenaikan defisit dan pertambahan jumlah utang menggambarkan suatu concern sangat legitimate dan jadi dasar bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan APBN 2021.

"Kami juga telah mencatat beberapa pandangan dari sisi APBN yang mendapat sorotan, baik dari penerimaan, perpajakan maupun non pajak dan juga kualitas belanja dan arah dari belanja kita serta pembiayaan prudent," tandasnya.

Berikut tujuh asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2021:

1. Pertumbuhan ekonomi 4,5 hingga 5,5 persen (yoy).

2. Inflasi 3 persen (yoy).

3. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.

4. Nilai tukar Rp14.600 per USD.

5. Harga minyak mentah Indonesia USD45 barel per hari.

6. Lifting minyak 705 ribu barel per hari.

7. Lifting gas 1,007 juta barel setara minyak per hari.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani pandemi virus corona Covid-19.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Ingin RUU APBN 2021 Segera Disahkan, Ini Alasannya

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin RUU APBN 2021 segera disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan begitu, pemerintah bisa fokus menghadapi tantangan perekonomian di 2020.

"Kami harap dalam dua minggu ke depan bisa selesaikan (APBN) 2021 jadi bisa siapkan 2020 yang masih sangat menantang," kata dia di ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 berada di titik 5,0 persen. Angka ini mengalami perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang ditetapkan 4,5 persen sampai 5,5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5 persen tahun 2021 telah ditetapkan titiknya adalah di 5,0 persen," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini mengatakan, keputusan yang diambil dalam kesepakatan Panja sangat tepat. Asumsi pertumbuhan ekonomi di titik 5,0 persen tersebut menggambarkan antara harapan namun juga kehati-hatian terhadap kondisi 2021.

"Diakui dengan adanya perkembangan covid terutama akhir-akhir ini kita melihat eskalasi ketidakpastian meningkat untuk tahun 2020 dan masih akan berlangsung di 2021. Sehingga kita memang patut waspada namun tidak kehilangan fokus untuk optimis dalam hadapi masalah," terang Sri Mulyani.

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen