Genjot Realisasi Dana PEN, Pemerintah Percepat Lakukan Relokasi

Liputan6.com, Jakarta - Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) kembali membahas dan memutuskan isu-isu strategis dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) terkait percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Salah satunya mengupayakan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sebesar Rp695,23 triliun dapat terserap 100 persen hingga akhir 2020. Di antaranya dengan cara merelokasi sisa dana dari program-program yang berpotensi tidak terserap ke program lain yang sudah berjalan dengan baik.

"Paparan dan masukan dari para menteri maupun pimpinan lembaga negara, dibahas secara rinci sejak pagi jam 09.00 WIB sampai sore jam 17.30 WIB. Semuanya berangkat dengan niat dan semangat yang sama, yaitu agar kesehatan segera pulih dan ekonomi cepat bangkit," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin Sesi Panel Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite PC-PEN dan K/L, di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau ditulis Sabtu (29/6/2020).

Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, rapat membahas capaian program dan realisasi penyerapan anggaran program PC-PEN hingga pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.

Menurut Airlangga penyerapan anggaran PC-PEN menunjukkan tren positif, hingga minggu ini sudah mendekati 40 persen. Rapat pun menyimpulkan agar perluasan program dan usulan program baru bisa segera difinalisasi untuk menopang kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Realokasi anggaran ke program lain yang tingkat penyerapannya lebih lancar, juga akan terus didorong.

"Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kita juga membahas agar dalam melaksanakan tugas tidak terjebak dalam peraturan yang menyulitkan kinerja kementerian. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK tadi, jangan takut mengeksekusi program selama proses penganggaran telah sesuai prosedur dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang Menko Perekonomian.