Kalbe Farma Distribusikan Obat Terapi Covid-19 Mulai Hari Ini

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan prioritas penerima vaksin Covid-19 akan disuntikkan kepada tenaga medis. Selain tenaga medis, masyarakat umum yang bekerja di lingkungan fasilitas medis juga menjadi prioritas pemberian vaksin di tahap awal.

"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis," kata Terawan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Program Vaksin, Jakarta, Kamis (1/10).

Prioritas selanjutnya kata Terawan diberikan kepada masyarakat yang masuk kategori risk. Yakni para pekerja yang berada di rentang usia 18 tahun sampai 59 tahun.

Sehingga kebutuhan vaksinasi untuk prioritas tersebut mencapai 320 juta dosis. Dari kebutuhan tersebut, maka dosis vaksin yang dibutuhkan sebanyak 352 juta dosis.

"Dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin," kata dia.

Dalam rangka menyiapkan program vaksinasi, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia. Sejak Senin 28 September lalu , telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19 ini.

Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi. Puskesmas Abiansemal di Kabupaten Badung, Denpasar dan Puskesmas Tanah Sereal di Kota Bogor, Jawa Barat.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki BUMN saat ini baru 123 juta vaksin. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan 352 juta dosis vaksin pihkanya tengah menjalin kerja sama antar lembaga BUMN.

Secara khusus kerjasama yang dimaksud dilakukan dengan Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat.

"Khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin," kata Budi.

Pengadaan Cold Chain ini disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara. Kerja sama penyediaan vaksin ini dilakukan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kepala BPOM, dan Kepala BNPB.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com