Syarat Impor Ikan Ketat, KKP Perkuat Kerjasama Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis produk perikanan Indonesia bisa bersaing di pasar internasional meski syarat impor di negara tujuan kian ketat. Tidak hanya meningkatkan kualitas produk dan menggencarkan promosi, KKP juga terus memperkokoh jalinan perundingan perdagangan internasional.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud menjelaskan, Indonesia sudah menjalin perjanjian perdagangan internasional di bidang perikanan dengan beberapa negara. Seperti Australia, Chile, dan Hongkong.

Manfaat yang didapat dari perjanjian ini salah satunya pengurangan tarif bea masuk. Di pasar internasional, bea masuk ini dipengaruhi oleh 2 komponen yaitu tarif Most Favoured Nation (MFN) dan Generalized System of Preference (GSP).

"Margin kita 5 persen saja, sudah sulit bersaing dengan produk perikanan negara lain yang harganya lebih murah," terang Machmud dalam keterangan resmi, Jumat (2/10/2020).

Machmud mengakui, butuh win-win solution dalam menjalankan perundingan ini karena setiap negara punya kepentingan masing-masing, makanya bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Adapun perundingan perdagangan internasional di bidang perikanan yang tengah proses saat ini di antaranya dengan Turki, Peru, Mozambik, Maroko, Iran, dan Uni Eropa.

"Ini suka duka bagaimana kita melakukan perundingan, di negara lain ada yang sampai 20 tahun. Mudah-mudahan di 2020 ini yang dengan Uni Eropa bisa selesai, setelah prosesnya 2016 lalu. Sehingga kita bisa dapat manfaatnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa," terang Machmud.

Pejabat KKP itu juga menyebut, persyaratan ketat impor di negara tujuan menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga pelaku usaha perikanan di Indonesia. Dari 63.364 unit pengolahan ikan (UPI) yang ada, 62.389 atau setara 98 persen diantaranya berskala UMKM.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: