Pesan Khusus Sri Mulyani ke Anak Buah saat Buka Rangkaian Acara Hari Oeang

Dalam APBN 2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui target pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan yang diajukan Kementerian KEuangan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 1.776,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merincikan, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 1.444,5 triliun. Sementara penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp 298,2 triliun.

“Dengan adanya target Rp 1.444,5 triliun, ini berarti akan ada kenaikan sekitar 2,9 persen dari penerimaan tahun 2020 yang diperkirakan sebesar 1.404,5 triliun,” kata Menkeu dalam konferensi pers usai rapat paripurna, Selasa (29/9/2020).

Adapun penerimaan pajak ini, diproyeksikan akan mencapai Rp 1.229,6 triliun atau tumbuh optimal sekitar 2,6 persen dari target Perpres Nomor 72 Tahun 2020, dengan fokus memberikan dukungan insentif secara selektif dan terukur untuk percepatan pemulihan ekonomi serta melanjutkan reformasi pajak.

“Untuk bisa tetap menjaga keseimbangan antara melakukan peningkatan penerimaan perpajakan baik pajak dan Bea Cukai namun disisi lain kita tetap mendukung perekonomian, maka fokus untuk reform di bidang perpajakan akan terus,” kata Menkeu.

Untuk kepabeanan dan cukai, ditargetkan sebesar Rp 215,0 triliun atau meningkat sebesar 4,5 persen dari target Perpres Nomor 72 Tahun 2020, yang disertai dengan dukungan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi serta penguatan pengawasan yang terintegrasi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp 298,2 triliun, yang didukung oleh prospek meningkatnya harga komoditas utama dunia terutama minyak bumi serta optimalisasi penerimaan dari pelayanan PNBP Kementerian/Lembaga dan BLU sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat.

Sementara penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp 0,9 triliun, antara lain ditujukan untuk program-program pengembangan desa dan perkotaan termasuk penyediaan air bersih dan penanganan perubahan iklim.