Wawancara Khusus Dirut PT IKI Diana Rosa: Industri Kapal Nasional Bisa Bersaing di Dunia

Memang tantangan kami dalam membangun kapal sampai detik ini untuk material atau equipment, hampir 70 persen itu impor. Namun perlahan-lahan dengan kebijakan pemerintah, dimana kita harus meningkatkan TKDN, kita juga berusaha.

Kami kebetulan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kami juga mendukung kebijakan pemerintah sehingga kami mencoba meningkatkan TKDN kita dalam pembangunan kapal. Untuk tahun ini, IKI sendiri targetnya 40 persen TKDN. Di antaranya dengan kerjasama atau sinergi BUMN juga.

Misalnya main engine, motor ban, itu impor semua. Namun saat ini, BBI salah satu BUMN itu mulai KSO dengan Busan Korea (Selatan), untuk memproduksi main engine maupun accelory engine atau motor ban.

Begitu pun Barata Indonesia sudah bisa membuat kemudi. Ini adalah memang komitmen kami sebagai BUMN untuk tingkatkan TKDN.

Apakah produk dalam negeri bisa bersaing dengan luar, misal China dan Korea?

Memang kembali lagi, dengan materia impor otomatis HPP, harga penjualan kami akan lebih besar. Itu kendalanya. Belum lagi bea masuk. Itu memang kendala kami yang perlu bantuan atau kebijakan dari pemerintah.

Tapi dari sisi kualitas, dari sisi teknologi, teknis, SDM, insya Allah kami mampu.

Artinya industri galangan kapal nasional bisa bersaing, hanya terkendala masalah bahan baku impor sehingga ongkos produksi mahal ya?

Iya. Produksi kami harga kapal kami mahal. Belum lagi waktu. Kita waktu engine, harganya bisa 40 persen dari harga kapal. Belum lagi untuk produksinya engine, itu bisa sampai 8-9 bulan. Sehingga kami (harus) menunggu selama itu.

Karena itu banyak pelayaran-pelayaran lebih memilih di luar negeri, membeli atau membangun kapalnya. Itu tantangan buat kami, galangan kapal Indonesia.

Dari 2016 itu sudah mulai pemerintah untuk dorong berkembangnya industri perkapalan Indonesia. Namun memang karena namanya kebijakan itu tidak hanya cukup di satu institusi, kementerian, namun harus ada koordinasi. Karena begitu dievaluasi, ternyata belum efisien belum efektif.

Salah satunya adalah masalah bea masuk. Dulu sudah ada sih satu kebijakan pemerintah diberikan, namun kita harus daftar dulu. Sementara kita belum tentu dalam setahun akan dapat order untuk pembangunan kapal. Itu masalah bea masuk.

Terus yang kedua, suku bunga yang dikenakan itu terlalu tinggi di Indonesia. Itu adalah item-item kenapa harga kapal di galangan nasional ini mahal. Terus untuk jangka waktu pengembalian itu juga luar biasa. Kita harus cepat.

Kalau dipelajari di luar negeri misal di China, di Korea (Selatan), itu banyak kebijakan untuk menghidupkan bisnis lokal. Sehingga kami berharap memang sudah ada dari pemerintah, tapi bagaimana yang lebih efisien dan efektif.

Tadi bea masuk, terus kemudahan kami untuk modal kerjanya dari bank. Katakanlah dari bank Himbara, yaitu terkait panjang jangka waktu, sama suku bunga. Itu memberatkan kita dalam penentuan harga kapal. Di sana kita tidak bisa bersaing dengan kapal-kapal luar.

Seandainya mendapat stimulus bea masuk di 0 persen dan suku bunga yang murah, kemungkinan bisa ya bersaing dengan luar?

Ya pasti. Dan sebelumnya memang banyak juga organisasi yang fokus memikirkan bagaimana bisnis di galangan kapal ini bisa maju di negara maritim. Seperti Perindo, INSA, itu fokus. Namun kami paham juga pemerintah mungkin masih banyak yang dipikirkan. Di saat pemerintah sudah fokus, ini ada Covid-19.

Selama ini customer IKI kebanyakan dari sektor apa?

Kalau customer kami 60 persen dari BUMN juga. Yaitu PT Pelni, PT ASDP, PT Pelindo IV, karena Pelindo IV yang lebih dekat dengan lokasi IKI. Kemudian dari Kementerian Perhubungan, laut ataupun darat, dan (juga) swasta. Tapi kalau yang dari BUMN, dari instansi pemerintah, itu hampir 60 persen.

KKP juga banyak?

Ya, KPLP. Ada kapal patroli, kapal cepat, alumunium. Untuk saat ini kami membangun satu kapal cepat KPLP dari alumunium.

Kebetulan yang sedang kami pakai adalah insentif atau perpanjangan masalah cicilan bank, insentif atau masalah cicilan pembayaran bank. Itu kami dapat kemudahan dari Menteri BUMN, dari Menteri Keuangan, itu memang sudah jadi kebijakannya. Kami diberi (berbagai) kemudahan.

Belum lagi masalah pajak. Itu kita dikasih kemudahan, meskipun dalam covid ini yang sangat berpengaruh pada kami adalah payment customer. Seluruh payment, customer minta perpanjangan juga.

Dengan Covid-19 ini mengganggu produksi dari PT IKI tidak?

Kalau mengganggu secara signifikan tidak, namun menambah prosedur. Seperti kalau ada kapal Pelni masuk untuk maintenance, itu kami harus turunkan seluruh ABK (Anak Buah Kapal) kita mengadakan pemeriksaan rapid test, setelah itu kita disinfektan seluruh ruang kapal, baru kami bisa mengerjakan.

Jadi tidak signifikan, memang butuh waktu, tambahan waktu.

Jadi cost juga bertambah ya?

Iya memang. Satu kapal itu kalau disinfektan sekitar Rp 2 juta. Tapi kalau rapid test customer kami juga paham dan menyadari itu butuh, sehingga itu tanggung jawab pelayaran.

Dengan kondisi setelah ini (Covid-19), tantangan cukup berat, setelah itu industri pelayaran atau galangan kapal ke depannya seperti apa?

Kembali lagi seperti tadi saya sampaikan, kita negara maritim. Yang namanya kapal penumpang, dari peraturan itu harus tiap tahun naik dok. Itu merupakan ketentuan, sehingga tidak mungkin kapal-kapal itu tidak beroperasi dengan kondisi naik dok tiap tahunnya.

Jadi kami masih optimis, hanya bagaimana caranya kita membutuhkan stimulus-stimulus seperti yang sudah diberikan kemudahan. Mungkin penambahan waktu pembayaran modal kerja dari bank-bank yang ber-partner dengan kami.

Memang kondisi Covid-19 ini mungkin untuk jumlah kapal hanya turun di 10 persen. Mereka tetap harus repair. Namun untuk payment-nya yang kita agak panjang. Biasanya hanya sebulan lunas, ini bisa 90 hari permohonannya.

Berarti cashflow PT IKI banyak terganggu ya?

Ya memang agak berat, tapi kami juga diimbangi oleh (persyaratan) bank-bank tersebut tidak terlalu ketat juga.