Tok, Jokowi Izinkan Impor Langsung Garam dan Gula untuk Industri

Bea Cukai Batam gagalkan impor gula ilegal asal India. (Dok Bea Cukai)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui dibukanya pintu impor garam untuk kebutuhan industri.

Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi virtual pasca melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Jokowi dan sejumlah menteri, Senin 5 Oktober 2020.

"Presiden setuju bahwa industri-industri yang untuk makanan dan untuk garam industri kita mengimpor langsung, dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," kata Luhut, Senin (5/10/2020).

Selain garam, ia melanjutkan, Jokowi juga telah memberikan izin kepada pelaku industri pangan untuk mengimpor gula. Namun, Luhut memperingatkan, kewenangan impor garam dan gula ini jangan malah dijadikan permainan oleh para pelaku industri terkait.

Oleh karenanya, Luhut menyatakan, Jokowi telah memberikan mandat kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengawasi pergerakan impor garam/gula industri tersebut.

"Yang paling tahu ini Menteri Perindustrian, berapa (sektor) industri yang membutuhkan garam industri, dan berapa jumlah yang mereka butuh. Saya kira itu nanti akan diinvetarisasi oleh pak Agus (Menteri Perindustrian), sehingga publik tahu dan akan mengawasi benar enggak jumlahnya," tegasnya.

Jika terjadi pelanggaran, Luhut menyebut Kementerian Perindustrian tak akan segan-segan memberi sanksi berupa pencabutan izin impor.

"Jadi misalnya industri kaca dia butuh garam, dia impor. Kalau dia melanggar atau membocorkannya ke market sehingga harga garam turun, ya izinnya dicabut," ujar Luhut.

Berani Berubah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dirut Bulog diperiksa KPK terkait dugaan korupsi gula impor, dalam pemeriksaan Dirut mengakui ada kerjasama denga tersangka Irman Gusman.

2 dari 2 halaman

Erick Thohir: Terus Impor Gula dan Alat Kesehatan Itu Salah

FOTO: Menkes dan Komite Penanganan COVID-19 Bahas Vaksin Bersama Komisi IX — Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Raker tersebut di antaranya membahas perkembangan tentang uji vaksin untuk COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri BUMN Erick Thohir terus menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang berdikari dan memiliki roadmap supply chain yang jelas dan terukur.

Hal ini dilakukan demi mengurangi ketergantungan impor yang selama ini dilakukan. Meskipun impor tetap dibutuhkan, tapi Erick bilang, terus-terusan melakukan impor itu tidak benar.

"Kita harus supply chain yang sehat tanpa anti impor. Tapi kalau gula harus impor terus, salah lah, ini yang harus kita lakukan, apakah alat kesehatan harus impor terus salah, lah," ujar Erick dalam diskusi virtual, Jumat (29/5/2020).

Memang ada beberapa komoditas yang masih harus impor, lanjut Erick. Contohnya, garam industri, dimana Indonesia masih belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk memproduksinya.

Namun jika komoditas seperti gula dan alat kesehatan terus menerus impor tanpa ada perbaikan dalam rantai pasok, maka itu akan mematikan kesempatan Indonesia untuk membangun industri dalam negeri meskipun di tengah wabah Corona.

"Selama ini selalu bilang, pasar bebas. Tapi realitanya, sekarang ini era proteksionisme. Ini jadi kesempatan buat Indonesia berdikari untuk membangun supply chain yang sehat, tanpa anti-impor," jelas Menteri BUMN.