Pemerintah Pastikan Hak Buruh Tetap Terjamin Lewat UU Omnibus Law

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk untuk menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 7 September 2020.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan hak pekerja tetap terjamin melali Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan Senin (5/10/2020) lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna.

Pengesahan UU ini diwarnai dengan penolakan dari pekerja. Sebab, aturan baru yang termuat dalam UU Cipta Kerja ini dinilai merugikan pekerja. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan hak pekerja tetap diberikan.

“Saya tegaskan kalau upah minimum tidak dihapuskan. Tapi tetap mempertimbanga=kan pertumbuhan keonomi dan inflasi dan salary yang diterima itu tidak akan turun,” ujar dia dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Selain itu, Airlangga juga menyebutkan kepastian pesangon yang akan tetap dibayarkan. Selain itu juga dalam pemutusan hubungan kerja, pekerja akan mendapatkan e=pelatihan dan akses menuju pekerjaan yang baru.

“Terkait dengan pesangon, ada, diatur (dalam UU Cipta Kerja). Ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun upskilling serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru,” jelas Menko.

Adapun waktu pembagian waktu kerja serta istirahat, Menko mengatakan tak ada perubahan. Secara rinci, aturan ini dimuat dalam pasal 77, mencakup fleksibilitas atas kondisi tertentu.

Ditegaskan Menko, bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat, serta waktu ibadah. “Terkait dengan cuti baik itu untuk melahirkan menyusui dan haid, tetap sesuai Undang-Undang. Tidak dihapus,” kata Menko

“Kemudian pekerja outsourcing akan mendapat perlindungan upah dan kesejahteraan, dan untuk tenaga kerja asing tentu yang diatur adalah mereka yang membutuhkan untuk perawatan atupun untuk maintenance ataupun untuk tenaga peneliti yang melakukan kerjasama. Ataupun kepada mereka yang datang sebagai buyers,” jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Informasi pertama hari ini datang dari kasus impor baru yang muncul sebanyak 20 kasus tapi tidak menimbulkan kematian, protes Omnibus Law, dan rilisan film dokumenter BLACKPINK.

2 dari 4 halaman

Penjelasan Lengkap DPR soal UU Cipta Kerja, Mulai Aturan Cuti hingga Pesangon

FOTO: Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Hadiri Paripurna Pengesahan UU Ciptaker — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan salam kepada anggota DPR disaksikan Pimpinan DPR saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

DPR RI mendapat banyak kecaman dan protes pasca meresmikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin.

Sejumlah serikat pekerja/buruh kompak menolak terbitnya UU Cipta Kerja dengan berbagai alasan. Mulai dari penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), penghapusan hak cuti dan hak upah atas cuti, hingga jadi pintu masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk berbondong-bondong datang ke Indonesia.

Menanggapi deretan penolakan tersebut, DPR coba memberikan rangkuman jawaban kepada Liputan6.com, Selasa (6/10/2020). Dewan Perwakilan Rakyat coba menjawab tiap butir keberatan pekerja atas pengesahan UU Cipta Kerja.

Pertama, soal UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang bakal dihapuskan. Menurut penjelasan DPR, upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.

"Upah Minimum Provinsi (UMP) WAJIB ditetapkan oleh Gubernur. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) TETAP ADA," tulis DPR.

Sementara untuk UMSK, setelah UU Cipta Kerja disahkan, upah minimum sektoral tetap berlaku bagi daerah yang telah menetapkannya. Sehingga untuk pekerja yang telah menerima UMSK yang lebih tinggi dari UMK tidak boleh diturunkan.

Kedua, terkait pengurangan pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali. DPR menyebutkan, pemerintah tetap memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja/buruh.

Dalam hal ini, UU Cipta Kerja melahirkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.

"JKP tidak menambah beban bagi pekerja/butuh. Program KKP selain memberikan manfaat cash benefit juga memberikan manfaat lainnya yaitu peningkatan skill dan keahlian melalui pelatihan serta akses informasi ketenagakerjaan," papar DPR.

Selain itu, DPR juga menggarisbawahi persyaratan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang tetap mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

3 dari 4 halaman

Perjanjian Kerja

FOTO: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Cikarang Mogok Kerja — Buruh melakukan aksi teatrikal di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Butir keberatan lainnya yakni terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak seumur hidup (tidak ada batas waktu kontrak). DPR menyatakan, ketentuan ini hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (tidak tetap).

PKWT tetap memberikan perlindungan kepada pekerja hingga kontrak selesai, dan mereka berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai masa kerja ketika PKWT berakhir.

"Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja," tulis DPR.

Berikutnya, DPR memberi jawaban soal penolakan atas sistem outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan. DPR menyatakan, UU Cipta Kerja tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya, namun lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan tidak dibatasi.

"Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, maka masa kerja dari pekerja/butuh tetap dihitung. Dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja," kata DPR.

Poin selanjutnya terkait waktu kerja dalam UU Cipta Kerja yang dinilai terlalu eksploitatif. Dalam atura baru ini, DPR merinci waktu kerja tetap mengikuti ketentuan UU 13/2003 yakni 40 jam dalam sepekan, dimana untuk 5 hari kerja sebanyak 8 jam per hari dan untuk 6 hari kerja sebanyak 7 jam per hari.

Namun, jenis pekerjaan mengikuti tren industri 4.0 dan berbasis industri ekonomi digital, yang waktunya sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan.

"RUU Cipta kerja memberi ruang optimalisasi waktu kerja dan optimalisasi kapasitas produksi dengan menambah jam lembut, dari 3 jam menjadi 4 jam per hari. Dengan tetap adanya pengaturan waktu untuk 5 atau 6 hari kerja, maka waktu untuk libur/istirahat tetap ada dan disesuaikan," jelas DPR.

4 dari 4 halaman

Hak Cuti

[Bintang] 7 Hal yang Gak Boleh Dilakukan Saat Ikut Demo Buruh — Ilustrasi Demo Buruh | via: kaskus.co.id

Penjelasan berikutnya terkait isu hilangnya hak cuti serta hak upah atas cuti. DPR memastikan pengusaha tetap wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja, dan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Kecaman selanjutnya yang coba ditanggapi terkait outsourcing yang tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan akibat sistem kontrak seumur hidup. DPR menyangkal tudingan ini, dan menyatakan UU Cipta kerja tetap memberikan PKWT jaminan pensiun melalui kompensasi setiap berakhirnya kontrak.

Sedangkan untuk jaminan lainnya berupa jaminan kesehatan/kecelakaan/kematian, itu semua tetap ada dan sama dengan pekerja tetap. Demikian juga jika terjadi pengalihan pekerja, maka perlindungan atas hak-hak pekerja dan buruh tidak boleh kurang. Dengan catatan, objek pekerjaannya tetap pada satu perusahaan pemberi kerja yang sama.

Terakhir, DPR memberikan menyampaikan seputar isu TKA yang bakal diberi kemudahan masuk ke Indonesia. Dijelaskan bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

"Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA," tutur DPR.