Liputan6.com, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengungkapkan salah satu penyebab realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di korporasi belum juga berjalan. Salah satunya karena terkendala proses administrasi dan regulasi.
Dia mengatakan, pembiayaan korporasi sendiri merupakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena dari pagu anggaran sebesar Rp56,3 triliun, sebanyak Rp50 triliun itu untuk BUMN sendiri. Baik bersifat dana talangan maupun penyetoran modal ke BUMN.
"Memang untuk korporasi ini baru keluar PMK hanya untuk penjaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui LPEI dan PII yang jumlahnya kurang lebih penjaminan yaitu Rp10 triliun jadi penjaminannya kurang lebih sampai Rp100 triliun," kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (8/10).
Advertisement
Dia menambahkan, untuk UMKM sendiri sebetulnya sudah diberikan kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan jaminan kurang lebih Rp6 triliun. Sementara korporasi di UMKM baru satu yang sudah jalan yakni baru sebesar Rp17,1 miliar dari pagu kurang lebih Rp100 triliun.
"Dan ini kita dorong terus karena secara implementasinya secara kaku. Kita terus memberikan masukan untuk memastikan bahwa korporasi yang kontribusinya ke pajak itu 84 persen. Dan UMKM merupakan bagian dari produksi dari korporasi itu benar-benar bisa juga didorong untuk memastikan kita bisa berjalan di tengah tantangan ini," katanya
Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, melaporkan realisasi anggaran mulai 4 Juli hingga 30 September yang telah disalurkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mencapai Rp 318,5 triliun.
"Secara signifikan di kuartal III ini secara total sudah Rp 318,5 triliun yang kita salurkan sejak didirikannya Satgas ini dibentuk pada Juli 2020 dari total target Rp 695,2 triliun dan kita berdoa mudah-mudahan penyaluran di Kuartal III Ini bisa memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita," kata Budi dalam konferensi pers pelaporan realisasi dana PEN secara virtual, Rabu (7/10).
Dia menjelaskan, secara detail ada 4 program yang menjadi fokus khusus penyaluran PEN yakni perlindungan sosial, Sektoral K/L dan Pemda, UMKM, dan Pembiayaan Korporasi.
"Hampir semuanya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi khususnya untuk pembiayaan koperasi yang masih 0 persen, memang ini sifatnya besar-besar dan canggih artinya sekaligus akan masuk diharapkan di Kuartal keempat ini sebagian besar dari mereka akan cair," jelasnya.
Dirinya optimis hingga akhir tahun 2020 seluruh dana PEN bisa disalurkan. Selanjutnya ia memaparkan akselerasi atau kemajuan penyaluran PEN sejak 4 Juli telah mampu merealisasikan Rp 117 triliun dan pihaknya telah berhasil menaikkan Rp 268 triliun pada 5 September 2020.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Belum Semua Perusahaan Terapkan Protokol Kesehatan
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani menyebut belum semua perusahaan menerapkan protokol Covid-19 di lingkungan kantornya. Bahkan anjuran pemerintah melalui gerakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker baru mencapai 80 persen.
"Belum semua perusahaan menerapkan protokol Covid-19 dengan baik dan benar. Jadi masih ada pekerjaan rumah gap-nya ini 15 sampai 19 persen," kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (8/10).
Menurutnya, ini menjadi tugas bersama baik dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan supaya melakukan protokol kesehatan. Apalagi, protokol itu kesehatan itu mutlak harus dilaksanakan apabila tidak ingin tertular Covid-19 ke depannya.
Berdasarkan survei dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), baru sekitar 81,9 persen yang melaksanakan atau melakukan sosial distancing di perusahaan. Kemudian fasilitas mencuci tangan baru 81,7 persen dan menggunakan masker baru mencapai 85,8 persen.
"Yang memakai masker ini relatif lebih baik 85,8 persen," singkat dia.
Advertisement