Sri Mulyani Pastikan Proses Pembuatan UU Penanganan Corona Sesuai Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa proses penerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 melalui proses yang sesuai dengan prosedur.

Pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan luar biasa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini tidak hanya di sisi kesehatan saja, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, hingga keuangan.

"Hal ini semuanya adalah untuk bisa menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat dan ekonomi," kata Sri Mulyanidalam Sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden tentang Pengujian UU 2/2020 di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Bendaharan Negara ini mengatakan, perekonomian Indonesia telah mengalami tekanan berat bahkan dengan dimulainya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan Maret. Akibatnya pertumbuhan ekonomi turun menjadi hanya 2,97 persen dari biasanya di kisaran lima persen.

Bahkan, gejolak pasar keuangan global menyebabkan arus modal keluar Rp148,8 triliun, kenaikan yield SUN 10 Tahun di atas delapan persen, pelemahan IHSG hampir 28 persen, nilai tukar Rupiah sempat menyentuh Rp16 ribu per USD dan depresiasi 17,6 persen year to date pada akhir Maret.

"Kondisi ekonomi yang kemudian dilakukan PSBB ketat dan penuh, telah menyebabkan perekonomian kita makin turun tajam pada kuartal II menjadi minus 5,3 persen. Dimana seluruh komponen perekonomian dari konsumsi rumah tangga, investasi, kegiatan ekspor impor mengalami kontraksi sangat tajam," jelas dia.

Dia menambahkan, kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat ditutupnya sekolah, kantor, pasar dan tempat perdagangan serta tempat aktivitas lain. Merosotnya kegiatan ekonomi juga menyebabkan lonjakan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta berpotensi meluasnya kebangkrutan di dunia usaha.

"Untuk menangani penyebaran covid dan dampak yang sangat besar mengancam kondisi sosial perekonomian, maka dampak yang dapat timbulkan domino effect yang bisa juga timbulkan ancaman stabilitas sistem keuangan. Pemerintah beserta otoritas sektor keuangan memandang perlu melakukan langkah-langkah luar biasa secara cepat dan signifikan," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: