Mental Birokrat Dinilai Jadi Batu Sandungan UU Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Mantan Staf Khusus Wakil Presiden, Wijayanto Samirin menyangsihkan kemampuan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyediakan lapangan kerja dalam waktu dekat. Menyusul mental birokrat saat ini dianggap masih belum tanggap dalam membuat aturan turunan.

"Yang saya khawatirkan adalah sudah dibuka pintunya, ekspektasi tinggi sekali, regulasi yang lama sudah dipandang tidak berlaku, tetapi regulasi implementasi itu belum tersedia," ujar dia dalam webinar bertajuk Pekerja dan UU Cipta Kerja, Sabtu (10/10).

Menurut Wijayanto kemampuan kelompok birokrat saat ini masih belum tanggap dalam menyusun berbagai aturan turunan. Hal ini tercermin dalam program 16 paket ekonomi, pengadaan online single submission (OSS) yang terbentur birokrasi, termasuk UU Cipta Kerja.

"Proses di birokrasi ini masih sulit, selama belum meng-address masalah di birokrasi. Ini (UU Cipta Kerja) akan sulit juga," terangnya.

Terlebih, dia mencatat, untuk implementasi sebagian UU anyar ini membutuhkan banyak aturan turunan. "ada 40 aturan turunan yang bakal dikejar penyelesaiannya dalam sebulan, terdiri dari 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres)," tambahnya.

Oleh karena itu, dia meyakini apabila UU Cipta Kerja yang harapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah tinggi justru akan dihadapkan pada kondisi sulit. Menyusul birokrasi masih berpotensi menjadi momok bagi implementasi UU kontroversial itu.

"Banyak regulasi yang lama sudah dipandang tapi tidak berlaku. Apalagi ini (UU Cipta Kerja) regulasi implementasinya itu belum tersedia," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: