Dinilai Cacat Formil, KSPI Bakal Gugat UU Cipta Kerja ke MK

20160428-Jelang Hari Buruh, Presiden Buruh Bahas Pembentukan Partai Politik-jakarta — Presiden KSPI Said Iqbal dalam diskusi publik bertajuk “Partai Politik Buruh, Melawan Arus Deparpolisasi” di Jakarta, Kamis (28/4). Diskusi membahas wacana berdirinya partai politik sebagai alat politik perjuangan buruh. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI sudah selesai melakukan penyuntingan terhadap UU Cipta Kerja yang disetujui pekan lalu 5 Oktober 2020, dan siap mengirimkan UU Cipta Kerja yang berjumlah 812 halaman kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disahkan.

Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan pihaknya akan menunggu hingga diperoleh nomor resmi dari draf RUU yang telah disahkan tersebut, kemudian akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kita tunggu dulu pengumuman resmi dari dpr dan pemerintah, takut berubah lagi," kata Said kepada Liputan6.com, Rabu (14/10/2020).

Menurut KSPI, omnibus law UU Cipta Kerja ini merupakan UU yang cacat formil. Hal itu terlihat dari mulai proses pembuatan draft yang diam-diam tanpa melibatkan partisipasi publik dan tergesa-gesa dalam pengesahannya.

lanjutnya, dalam pengesahannya saat sidang Paripurna yang menurut Drajad Wibowo (ekonom) diduga hanya kertas kosong, serta anggota DPR RI yang mengikuti sidang paripurna tersebut tidak memegang RUU yang akan disahkan.

"Bahkan beredar info jumlah halaman UU yang berubah ubah, mulai 905 halaman, 1028 halaman, 1055 halaman, 1035 halaman, dan 812 halaman, sungguh menggelikan dan memalukan "tontonan" yang disuguhkan DPR RI," ungkapnya.

Maka KSPI akan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi akibat proses pembuatan UU Cipta Kerja yang cacat formil tersebut. Disamping itu, pihaknya juga akan uji materiil UU Cipta Kerja.

"Selain itu ,buruh juga akan melanjutkan aksi-aksi yang terukur, terarah, dan konstitusional menolak UU Cipta Kerja," ujarnya.

Adapun Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan alasan jumlah halaman draf UU Cipta Kerja yang berubah-ubah, karena ketentuan margin harus mengikuti standar yang disepakati oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka margin kertas diganti menjadi ukuran Legal.

"Saya telepon Pak Sekjen, kenapa sudah keluar 1.032 halaman (1.035 halaman). Pak Sekjen jawab, Pak (Azis) ini masih draf kasar. Masih diketik dalam posisi kertas, bukan sebagai Legal Paper-nya," kata Azis.

Namun, setelah penyuntingan selesai mengikuti panduan legal oleh Sekjen dan jajaran, jumlah halamannya resminya kini 812 halaman, termasuk di dalamnya adalah penjelasan UU Cipta Kerja. UU secara resmi hanya 488 halaman.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ribuan buruh di Garut Jawa Barat berdemo menentang disahkannya RUU Cipta Kerja. Mereka memblokade jalan menuju Bandung dan menutup akses masuk ke Pabrik. Mereka juga mengajak buruh yang mau masuk kerja berdemo.

2 dari 3 halaman

UU Cipta Kerja Disebut jadi Cita-Cita Besar Jokowi

Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC), Saidiman Achmad menilai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan rencana besar Joko Widodo sejak awal menjadi Presiden Indonesia. Namun omnibus law ini baru didengungkan satu tahun terakhir.

"Saya percaya ini adalah ide dari Jokowi. Saya kira omnibus law ini bagian dari cita-cita besar Pak Jokowi," kata Saidiman dalam Webinar bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Kepentingan Publik, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Berdasarkan teori yang dipelajarinya, ada tiga dasar yang bisa mempercepat transformasi pembangunan ekonomi. Pertama aspek infrastruktur sebagai modal utama untuk keluar dari jerat ekonomi. Dalam hal ini pemerintah harus membangun infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, tol, pelabuhan hingga bandara.

"Ini sudah dilakukan di periode pertama, infrastruktur dibangun untuk menggenjot ekonomi," kata Saidiman.

Kedua, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Tak heran sejak awal periode kedua, Presiden Jokowi mencanangkan 5 tahun ini periode pembangunan SDM melalui perbaikan dan inovasi di dalam pendidikan, dan kesehatan yang dilakukan secara serius.

"Dua faktor ini yang sedang dilakukan di pemerintah," kata dia.

Namun, dua hal ini kata Saidiman belum cukup. Perlu ada aspek konstitusi yang mendukung infrastruktur dan pembangunan SDM. Maka aspek ketiganya konstitusi yang dalam hal berwujud undang-undang omnibus law.

3 dari 3 halaman

Solusi Masalah Regulasi

FOTO: Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Hadiri Paripurna Pengesahan UU Ciptaker — Wakil Pimpinan DPR Azis Syamsuddin (kiri) mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU disaksikan Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). (Liputan6.com/JohanTallo)

Omnibus law ini hadir untuk menyelesaikan sengkarut regulasi yang ada di Indonesia. Salah satunya masalah perizinan yang kerap tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Belum lagi tentang praktik KKN yang menjemukan para investor domestik maupun asing. Akibatnya mereka enggan berbisnis di tanah air jika tidak memiliki kekuatan dalam bentuk lain.

"Nah, omnibus law ini menyelesaikan ini semua," kata dia.

Untuk itu Saidiman tidak setuju bila omnibus law ini disebut sebagai regulasi titipan semata. Sebaliknya, omnibus law ini merupakan rencana besar Jokowi sejak pertama kali menjadi Presiden Indonesia.

"Ini bukan titipan, itu terlalu pendek. Saya melihat ini cita-cita besar Jokowi," kata dia mengakhiri.

Merdeka.com