Gubernur BI: Platform Jaipong Beri Persepsi Positif soal Ekonomi Indonesia

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan ketiga tahun ini mulai membaik. Meski begitu, perbaikan tersebut masih ada dalam fase kontraksi.

"Kinerja sektor Industri Pengolahan pada triwulan (kuartal) III 2020 terindikasi membaik meski masih berada dalam fase kontraksi," kata Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia, Onny Widjanarko dalam siaran persnya, Jakarta, Rabu, (14/10).

Kondisi ini tercermin dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI)1 sebesar 44,91 persen. Naik dari 28,55 persen pada kuartal II 2020.

Angka ini masih di bawah 52,04 persen pada kuartal III tahun lalu. "Meski masih di bawah 52,04 persen pada triwulan III 2019," sambungnya.

Perbaikan terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI-BI, Indeks tertinggi pada volume pesanan barang input. Hal ini sejalan dengan implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang mendorong permintaan dan kemudahan distribusi.

Secara sektoral, seluruh subsektor mencatat perbaikan pada kuartal III 2020. Indeks PMI-BI tertinggi pada subsektor Semen dan Barang Galian Non Logam. lalu diikuti subsektor Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Pada kuartal IV 2020, kinerja sektor Industri Pengolahan diprakirakan semakin membaik walaupun masih dalam fase kontraksi. PMI-BI pada kuartal IV 2020 diprakirakan sebesar 47,16 persen. Meningkat dari 44,91 persen pada triwulan III 2020.

"Hampir seluruh komponen pembentuk PMI-BI mengalami perbaikan, dengan indeks tertinggi pada komponen volume persediaan barang jadi," kata Onny mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan memberikan sertifikasi halal gratis.

"Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, maka pelaku usaha mikro akan diberikan sertifikasi halal secara gratis, disubsidi oleh pemerintah. Ini adalah kebangkitan UMKM," ujar MenkopUKM Teten Masduki di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Menurut dia, selama ini sertifikasi halal menjadi beban bagi UMKM, karena dinilai sulit dan mahal dalam hal pengurusan. Hal tersebut berdampak pada sektor usaha mikro jarang memiliki sertifikasi halal.

Namun, katanya, label halal ini sangat penting untuk memberi nilai tambah dan daya saing UMKM. Khusus untuk UMKM di sektor kesehatan dan keamanan, ujarnya, selain sertifikat halal, diperlukan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Ini beban UMKM selama ini, sehingga sulit menjualnya. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, ini digratiskan dan ditambah dengan adanya lembaga yang melakukan pengujian dan MUI yang mengeluarkan," ujarnya.

Di mana 97 persen penyerapan tenaga kerja di Indonesia adalah sektor UMKM. Untuk itu, disahkannya UU Cipta Kerja akan memperkuat UMKM untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing yang kuat. Pihaknya optimistis UMKM akan menyerap tenaga kerja yang besar.

"Saat ini angka pengangguran lebih dari 7 juta orang, jika ditambah PHK baru, sebesar 3 juta, maka kondisinya tidak mudah. UU Cipta Kerja mengatur dari hulu sampai hilir, mulai dari perizinan UMKM, pembiayaan, akses pasar, dan pernbaikan rantai pasok. Saya optimistis UMKM bisa tumbuh berkembang, dengan menyerap tenaga kerja lebih besar lagi," katanya.

Demikian masa pandemi Covid-19 akan menjadi momen kebangkitan UMKM di Indonesia, karena banyak pelaku usaha yang melakukan adaptasi dan inovasi produk.

Ia mencontohkan, 60 persen pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman mengalami peningkatan penjualan di tengah pandemi. Karena menurut dia, banyak permintaan secara daring ke rumah-rumah.

"Sektor yang digali terutama produk makanan dan minuman, karena 60 persen pelaku UMKM di usaha makanan dan minuman. Banyak pelaku usaha melakukan inovasi produk, contohnya makanan beku yang dikirim secara daring ke rumah-rumah. Orang sekarang lebih terbiasa belanja online, sehingga membantu mendorong adaptasi produk," pungkasnya.