Jokowi Naikkan Santunan Kematian TNI/Polri dan PNS Kemenhan jadi Rp 450 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan besaran santunan kematian serta iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi TNI/Polri dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Keputusan tersebut berlaku pasca Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (PP) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Polri, Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri pada 29 September 2020 lalu.

Pada Pasal 18 ayat (1), dituliskan santunan risiko kematian khusus karena gugur diberikan kepada ahli waris peserta sebesar Rp 450 juta. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding PP 102/2015 pada pasal yang sama.

Sebelumnya, santunan risiko kematian yang diberikan pemerintah kepada ahli waris TNI/Polri dan PNS Kemenhan adalah sebesar Rp 400 juta.

Pemerintah juga menambah angka santunan risiko kematian khusus akibat tewas menjadi Rp 350 juta. Itu tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) PP 54/2020.

"Santunan risiko kematian khusus karena Tewas sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d diberikan kepada ahli waris peserta sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)," tulis ayat tersebut.

Adapun maksud gugur dalam aturan ini dijelaskan; a. Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas operasi militer perang atau operasi militer selain perang di dalam atau di luar negeri, sebagai akibat langsung tindakan musuh, dan/atau akibat langsung dari cuaca dan medan operasi.

Atau; b. Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan langsung para pelaku pelanggar hukum atau tindak pidana atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas.

Sementara definisi tewas merupakan; a. Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas di dalam atau di luar negeri.

Atau; b. Anggota Polri dan PNS Pro yang meninggal dunia dalam tugas kepolisian, di dalam negeri dan di luar negeri atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas bukan sebagai akibat dari tindakan langsung para pelaku pelanggar hukum/tindak pidana dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas.

Kenaikan juga diberikan untuk iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ditanggung oleh pemberi kerja atau pemerintah. Perubahan itu dituliskan pada Pasal 23 ayat (2) PP 54/2020.

"Iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,620 persen (nol koma enam puluh dua persen) dihitung dari gaji pokok terakhir peserta setiap bulan," jelas ayat tersebut.

Sedangkan pada Pasal 23 ayat (2) PP 102/2015, dituliskan bahwa iuran untuk program JKK yakni 0,41 persen dari gaji peserta setiap bulan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: