Realisasi Burden Sharing capai Rp 291,3 Triliun per 13 Oktober 2020

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan memperpanjang burden sharing sebagai skema pada pembiayaan APBN 2021.

Dimana burden sharing yang disepakati antara Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) hanya berlaku 1 tahun, atau untuk 2020 saja.

“SKB dengan BI itu kan kemarin ada dua, SKB 1 dan SKB 2. SKB 1 itu sudah menjelaskan bahwa ada tiga jenis bentuk transaksi Bank Indonesia untuk pasar SBN kita. Mekanisme pasar greenshoe, lalu ada private placement. Itu akan tetap berlaku,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual, Selasa (6/9/2020).

Sementara, untuk burden sharing yang ada pada SKB 2 tidak akan diperpanjang. “Tetapi Bank Indonesia tetap berperan di pasar sekunder. Lalu kemungkinan BI juga bisa melakukannya di pasar primer itu SKB 1. Itu belum akan kita revisi tapi ini ke depan akan kita lihat. Jadi 2020 ini kan sudah jelas bahwa kita sebutnya itu one off,” kata dia.

“Jadi itu tidak akan kita lakukan lagi supaya ini semakin jelas pesannya bagi pasar, bahwa independensi Bank Sentral itu semakin kita pertegas aja,” sambung dia menegaskan.

Meski begitu, Febrio menuturkan inovasi burden sharing ini mendapat sambutan yang cukup baik di pasar. NAMun, seklai lagi ia menegaskan bahwa Bank Sentral harus tetap independen dalam kebijakan moneternya.

“Kemarin memang itu adalah inovasi yang sebenarnya cukup bisa diterima oleh pasar. Tetapi jangan sampai persepsinya bahwa Bank Indonesia kemudian harus selalu melakukan monetisasi, dan ini nggak benar. Kita percaya bahwa bank sentral itu harus tetap independen dalam kebijakan moneternya untuk bisa mengendalikan tingkat suku bunga sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, yang cocok dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang cocok dengan inflasi yang rendah dan stabil,” kata dia.