Hadapi 3 Masalah Besar, Target Inklusi Keuangan di 2024 Sulit Tercapai

100 Lebih Perusahaan Ramaikan Fintech Summit and Expo 2019 — Marketing menawarkan produk pada Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2019 di JCC Jakarta, Senin (23/9/2019). Keberadaan fintech diharapkan mempercepat rencana pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia yang ditargetkan mencapai 75 persen tahun 2019. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai pesimis akan tercapainya target inklusi keuangan yang dipatok oleh pemerintah. Sebab, dia mencatat masih ada tiga tantangan besar yang belum bisa diatasi oleh pemerintah sampai saat ini.

"Tapi saya merasa target inklusi keuangan lebih dari 90 persen pada 2024 nanti itu bisa meleset. Saya akan bilang dikasi antara underbanked dan unbanked seperti yang dipakai oleh Google, dalam laporannya menyatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang termasuk underbanked dan unbanked kalau saya melihat mencapai 76 persen," ujar dia dalam dialog industri bertajuk"Teknologi untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan di Tengah Pandemi Selasa, (20/10).

Nailul mengatakan, inklusi keuangan bukan hanya menyoroti pada persoalan soal kepemilikan rekening perbankan pada masyarakat usia dewasa. Sebaliknya inklusi keuangan secara utuh ialah memperluas jangkauan akses pembiayaan/kredit hingga ke masyarakat terpencil di berbagai penjuru Indonesia.

Adapun, tantangan pertama yang masih dihadapi oleh pemerintah ialah atas infrastruktur digital. Sehingga percepatan inklusi keuangan dalam negeri melalui pemanfaatan digitalisasi akan sulit.

"Menurut data Economics, ketersediaan dan pengadaan infrastruktur internet masih sangat buruk di Indonesia. Jadi, ketersediaan infrastruktur internet cepat atau tower infrastruktur masih rendah," paparnya.

Kedua, rendahnya kemampuan sumber daya manusia atas pemanfaatan informasi dan teknologi (IT) khususnya di daerah. Alhasil sosialisasi program inklusi keuangan secara digital menjadi terhambat.

"Infrastruktur boleh lah pemerintah sudah membangun palapa ring dan sebagainya. Tapi penggunaan IT sering kali belum optimal kendati Kementerian Kominfo kerap mengadakan pelatihan ke daerah," paparnya.

Terakhir, ketimpangan akses infrastruktur digital oleh penduduk di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Imbasnya upaya peningkatan literasi keuangan sulit di akses bagi masyarakat di luar pulau Jawa.

"Nah bicara data, ada dari BPS atas ketimpangan infrastruktur digital meningkat dari 2017 ke 2018. Jadi, bahwa masih ada gap infrastruktur digital Indonesia. Sehingga itu perlu diselesaikan oleh pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menargetkan inklusi keuangan pada 2024 bisa tembus mencapai 90 persen. Angka ini dipatok mengingat inklusi keuangan dalam negeri masih tergolong kecil dibandingkan dengan negara Asia lain.

"Dan untuk keuangan inklusi itu kemarin dalam ratas, Bapak Presiden targetkan 90 persen di tahun 2024," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantornya, Jakarta, Kamis (13/2).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Yuk, ikuti kisah Sekolah Relawan maupun yang lainnya dalam Program Berani Berubah, hasil kolaborasi antara SCTV, Indosiar bersama media digital Liputan6.com dan Merdeka.com.

2 dari 2 halaman

Strategi Pemerintah Tingkatkan Inklusi Keuangan di Masa Pandemi

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir meminta masyarakat untuk tidak memandang sempit akan manfaat inklusi keuangan. Sebab, inklusi keuangan juga dinilai berperan penting dalam pembukaan lapangan kerja baru.

"Salah satu solusi dari inklusi keuangan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kita jangan semata melihat hanya inklusi keuangan dalam artian sempit," ujar dia dalam dialog industri bertajuk "Teknologi untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan di Tengah Pandemi", Selasa, (20/10).

Iskandar mengatakan, tujuan utama dari inklusi keuangan ialah mensejahterahkan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi relevan karena selama pandemi Covid-19 berlangsung banyaknya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat turunnya permintaan akan produk aneka industri, khususnya UMKM yabg menyerap banyak tenaga kerja.

"Sementara gerakan menabung menjadi prioritas berikutnya, mengingat perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil," terangnya.

Oleh karena itu, pemerintah menilai realisasi percepatan inklusi keuangan di masa pandemi yang tepat ialah peluncuran Bantuan Presiden (Banpres) tunai untuk para UMKM. Adapun niliai bantuan yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta mencakup 12 juta pelaku usaha.

"Maka itu (Banpres Produktif) ini sangat relevan sekali di tengah banyaknya pegawai yang telah di phk. Maka kita membutuhkan lapangan usaha baru melalui pemberian modal UMKM," tegasnya.

Pun, pemerintah juga memilih penyaluran bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk 3 juta debitur dari ibu rumah tangga dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan plafon kredit Rp 10 juta sebagai alternatif untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. KUR ini akan disalurkan kepada 3 juta debitur berbunga 0 persen hingga 31 Desember 2020.

"Kenapa kita lakukan itu. Tentunya karena banyak UMKM ga punya tanah, banyak yang numpang nyewa untuk bisa melakukan usahanya. Maka kita buat aturan atau jalan jalan tengah yang baik juga untuk peningkatan literasi keuangan bagi UMKM," tuturnya.

Merdeka.com