Hore, Kemenhub Hapus Biaya Airport Tax di 13 Bandara

FOTO: Layanan Transportasi Dibuka, Bandara Soetta Terpantau Belum Normal — Calon penumpang melihat layar informasi penerbangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (11/5/2020). Beberapa maskapai mulai membuka layanan penerbangan setelah Kemenhub kembali membuka izin layanan transportasi umum pada Kamis lalu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan stimulus untuk meningkatkan kinerja industri penerbangan di tengah pandemi.

Kemenhub bakal menghapuskan biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax kepada penumpang angkutan udara.

"Setiap penumpang tidak dibebani PSC, akan dikeluarkan dari komponen biaya tiket," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/10/2020).

Kendati, hanya penumpang yang berangkat dari 13 bandara saja yang mendapatkan keringanan ini. Bandara tersebut ialah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), Hang Nadim, Batam (BTH), Kuala Namu, Deliserdang (KNO), I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS), Yogyakarta Internasional, Kulon Progo (YIA), Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP), Internasional Lombok, Praya (LOP), Jenderal Ahmad Yani, Semarang (SRG), Sam Ratulangi, Manado (MDC), Komodo, Labuan Bajo (LBJ), Silangit (DTB), Blimbingsari, Banyuwangi (BWX), Adi Sucipto, Yogjakarta (JOG).

Novie menyatakan, stimulus ini diharapkan bisa memberikan keringanan bagi penumpang untuk bepergian yang akhirnuya akan membangkitkan industri lain seperti pariwisata, UMKM dan lainnya.

Adapun, kebijakan ini akan berlaku efektif 23 Oktober 2020 dan berlaku untuk rute domestik saja.

"Stimulus ini diberlakukan bagi penumpang yang membeli tiket dari tanggal 23 Oktober pukul 00.01 WIB hingga 31 Desember pukul 23.59 WIB, dengan tiket untuk keberangkatan sebelum 1 Januari 2021 pukul 00.01 WIB," lanjut Novie.

Tidak hanya itu, biaya kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan pesawat, yang menjadi kewajiban operator bandara baik Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Komodo-Labuan Bajo, juga ditanggung oleh Pemerintah.

Stimulus diberikan Kemenhub ini diharapkan dapat meringankan beban biaya operasional operator bandara yang meningkat akibat pandemi Covid 19.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pandemi Covid-19 berimbas pada kondisi keuangan perusahaan termasuk industri penerbangan di Indonesia. Hal tersebut membuat pilot pesawat komersial tidak mendapatkan jadwal terbang dan berimbas pada pemasukan bulanan.

2 dari 2 halaman

UU Cipta Kerja Bawa Angin Segar bagi Industri Penerbangan

Terminal 3 Bandara Soetta Siap Melayani Penerbangan Internasional — Pemandangan pesawat Garuda Indonesia yang bisa dilihat dari bourding lounge Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (24/04). Terminal ini mampu 25 juta calon penumpang per tahun. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menyambut baik disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya bagi industri penerbangan.

Ketua INACA Denon Prawiraatmadja menilai, Omnibus Law akan membantu membangkitkan industri penerbangan karena memuat ketentuan birokrasi yang lebih sederhana.

"Saya melihat dalam Omnibus Law ini banyak aturan teknis yang diubah dan dimasukkan ke dalam peraturan menteri," ujar Denon dalam tayangan virtual, Kamis (15/10/2020).

Sebelumnya, lanjut Denon, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memuat banyak aturan teknis. Misalnya, kewajiban pesawat mengantongi sertifikasi kelaikkan dari negara manufaktur dan sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate/AOC).

Dalam Omnibus Law, lanjutnya, banyak hal-hal teknis yang disederhanakan sehingga diharapkan nantinya beleid ini bisa meningkatkan kompetensi, lalu berperan sebagai Public Service Obligation (PSO) yang menghadirkan servis transportasi udara bagi publik dengan baik agar dapat mendukung perekonomian nasional Indonesia.

"Kita semua dalam industri penerbangan berharap aturan yang ditulis dalam omnibus memberikan napas segar bagi pelaku industri, menjadi penyederhanaan yang sifatnya adaptif," ujarnya.