Jokowi Minta Menteri dan Pemda Terus Update Data Penyaluran Bantuan Sosial

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani, memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah guna memperbaiki faktor kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Hariyadi menyampaikan, pemerintah perlu memperluas penerapan protokol kesehatan di luar lingkungan kerja. Sebab, masyarakat umum juga butuh perlindungan kesehatan di era new normal.

"Hal ini perlu kami sampaikan karena kunci daripada pemulihan kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikan penyebaran daripada Covid-19," imbuh dia dalam siaran virtual Economic Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020).

Untuk penetapannya, ia mengimbau itu dilakukan seiring dengan berjalannya aktivitas perekonomian untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Oleh karenanya, Hariyadi pun meminta pemerintah dapat mempercepat alokasi sejumlah bantuan sosial (bansos) dan stimulus ekonomi, agar daya beli masyarakat bisa terangkat.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan Rp 203,9 triliun untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat selama pandemi Covid-19. Seperti untuk program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai, hingga Kartu Prakerja.

"Dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dunia usaha mengharapkan percepatan penyerapan anggaran bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Peran dana dari pemerintah yang bersumber dari budget dan penghasilan negara bukan pajak sangat diperlukan untuk belanja masyarakat agar ekonomi tetap bergerak," tutur Hariyadi.

Namun demikian, ia juga memahami bahwa penghasilan negara dari sektor pajak saat ini sulit digalang. Dia pun coba mengerti langkah pelonggaran defisit yang dilakukan pemerintah.

"Oleh karenanya kami memahami bahwa pelonggaran deifisit adalah salah satu cara untuk menjaga kita agar tidak mengalami kondisi yang lebih terperosok lagi," ujar Hariyadi.