Sukses

Lewat Merger Bank Syariah BUMN, Jokowi Ingin Bangkitkan Raksasa Tertidur

Menurut Presiden Jokowi, industri keuangan syariah di Indonesia merupakan raksasa yang sedang tertidur.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus membidik pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat atau hub ekonomi syariah dunia.

Menurut Jokowi, industri keuangan syariah di Indonesia merupakan raksasa yang sedang tertidur. Oleh karenanya, ia ingin membangunkan raksasa tersebut, salah satunya dengan menggabungkan (merger) 3 bank syariah BUMN.

"Pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan membangun bank merger bank syariah BUMN atau bank syariah terbesar di Indonesia," kata Jokowi saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020 secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Jokowi memaparkan, seluruh aset bank syariah milik negara tersebut akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa. Adapun ketiga bank tersenut yakni Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah.

"Total 3 aset bank syariah BUMN sampai semester pertama 2020 adalah Rp 214 triliun. Sebuah angka yang sangat besar," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap, gabungan bank syariah anak usaha 3 bank BUMN ini dapat beroperasi secepatnya.

Ma'ruf memproyeksikan, merger dari Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah ini dapat mulai beroperasi pada Februari 2021.

"Bank syariah baru ini diharapkan nantinya dapat beroperasi penuh pada Februari 2021," ucap Maruf Amin pada Selasa, 27 Oktober 2020.

Penggabungan bank syariah BUMN ini dinilainya penting untuk memaksimalkan potensi keuangan syariah di Tanah Air saat ini. Selain itu, Maruf pun berharap unit gabungan ini nantinya dapat cepat bersaing di pasar perbankan dunia.

"Dengan bergabungnya ketiga bank syariah tersebut, maka bank syariah yang baru diharapkan dapat bersaing secara kompetitif di tingkat global," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Buka ISEF 2020, Jokowi Ingin Percepat Ekonomi Syariah di Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Festival Ekonomi Syariah Indonesia atau Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020.

Penyelenggaraan ISEF yang memasuki tahun ke-7 ini akan jadi kegiatan ekonomi syariah internasional secara virtual pertama yang mengintegrasikan seluruh komponen penggerak ekonomi syariah.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan, penyelenggaraan acara seperti ISEF 2020 ini sejalan dengan cita-cita pemerintah yang hendak menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terbesar di dunia.

"Penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival ini dapat menjadi momentum untuk membuat peta jalan yang jelas dan detil, menentukan langkah-langkah konkret yang segera harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi dan industri keuangan syariah," ujarnya, Rabu (28/10/2020).

Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang turut hadir membuka ISEF 2020 mengatakan, Indonesia semakin bergerak untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia. Itu tergambar lewat jalinan kerjasama yang lebih luas dengan lembaga internasional, serta membangun mata rantai ekonomi halal di tingkat nasional maupun global

"Sebagaimana arahan bapak Presiden pada peluncuran Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) Mei 2019, agar ekonomi keuangan syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, sumber kesejahteraan umat," ungkapnya.

Cita-cita tersebut semakin diperkuat dengan pelaksanaan ISEF ke-7 pada 2020 ini. Dimana pada tahun ini event tersebut membawa tema kesejahteraan bersama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah melalui mata rantai industri dan ekonomi halal, untuk kesejahteraan umat dunia.

"Tema ini sesuai dengan arahan bapak Wakil Presiden pada acara kick off ISEF ke-7 tanggal 7 Agustus 2020 yang lalu, agar ISEF dapat mensinergikan dan merealisasikan berbagai pemikiran dan inisiatif nyata untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global," tutur Perry.Â