Gerakan Boikot Produk Prancis Bakal Naikkan Surplus Perdagangan Indonesia

20170507-Rakyat Prancis Rayakan Kemenangan Macron Sebagai Presiden Baru-AP — Pendukung mengibarkan bendera Prancis saat merayakan kemenangan Emmanuel Macron di luar museum Louvre, Paris, Minggu (7/5). Berdasarkan exit poll sejauh ini, rakyat Prancis memilih Macron sebagai presiden mereka yang baru. (AFP PHOTO/Eric FEFERBERG)

Liputan6.com, Jakarta - Seruan boikot produk Prancis yang saat ini ramai digaungkan, disebut dapat berdampak pada hubungan dagang Indonesia dan Prancis.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara membeberkan, sebelum adanya seruan boikot, impor barang dari Prancis sudah turun -14,5 persen yoy per Januari-Agustus 2020.

“Situasi ini bisa mengarah pada kenaikan surplus perdagangan antara Indonesia dan Prancis. So far neraca dagang positif 34,2 persen yoy di periode yang sama,” ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (30/10/2020).

Secara segmentasi, Bhima menyebutkan produk Prancis yang beredar di pasar Indonesia merupakan produk menengah ke atas. Diantaranya seperti Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Yves Saint Laurent. Ada juga merek fesyen lainnya seperti Lacoste, Pierre Cardin.

Ada pula produk otomotif seperti Renault dan Peugeot. Namun Bhima mengatakan juga ada sejumlah produk menengah ke bawah yang dikonsumsi harian, seperti produk makanan dan minuman.

“Jadi kalau mau ambil peluang dari boikot produk Prancis, harus jelas segmentasinya yang akan disubstitusi oleh produk lokal,” kata Bhima.

Untuk produk fesyen, Bhima menilai sudah mulai terlihat pergeseran konsumsi ke produk lokal yang kualitasnya tak kalah dengan produk impor. Misalnya ada produk fashion lokal yang disebut Local Pride, dimana dari sisi harga juga terbilang mahal dengan kualitas ekspor. Menurutnya, ini cocok sebagai pengganti brand-brand merk Prancis.

Selain itu, Bhima juga melihat ini sebagai momentum bagi produk halal, utamanya di Indonesia. Dengan catatan, pemerintah andil dalam mempermudah perizinan sertifikasi halal.

“Ini juga jadi momentum untuk dorong penetrasi produk halal. bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lainnya. Asalkan pemerintah bisa mempermudah proses perizinan halal product, berikan ekosistem regulasi yang mendukung, biaya logistik yang murah, juga perkuat fungsi atas perdagangan di negara penempatan untuk cari informasi dan peluang ekspor,” kata Bhima.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Politik Prancis tengah bergejolak dipicu pernyataan berbahaya presidennya, Emmanuel Macron soal radikal muslim.

2 dari 2 halaman

Gerakan Boikot Produk Prancis Tak Berpengaruh ke Indonesia

Kecam Pemenggalan Guru, Ribuan Warga Prancis Demo — Seorang demonstran memegang bendera Prancis dengan slogan "Freedom of Speech" selama demonstrasi di Paris (18/10/2020). Pembunuh Samuel merupakan pria kelahiran Moskow berusia 18 tahun yang ditembak mati oleh polisi. (AP Photo/Michel Euler)

Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah memastikan gerakan boikot produk Prancis tidak berpengaruh banyak kepada Indonesia, baik dari sisi investasi maupun ekspor impor.

Sebab, produk-produk Indonesia sendiri tidak banyak yang bisa menjadi substitusi produk Prancis.

"Gerakan boikot produk Prancis sayangnya tidak akan banyak pengaruhnya kepada Indonesia," kata Piter saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/10/2020).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) itu pun memandang, Indonesia tidak punya banyak peluang untum memanfaatkan gerakan boikot terhadap produk Prancis.

Sebelumnya, Sejumlah asosiasi perdagangan di negara Arab mengumumkan pemboikotan produk Prancis sebagai bentuk protes atas komentar terbaru Presiden Emmanuel Macron terkait Islam.

Awal bulan ini, Macron berjanji melawan "separatisme kelompok Islam", yang dia disebut mengancam mengambil alih kendali di beberapa komunitas muslim di sekitar Prancis.

Dia juga menggambarkan Islam sebagai sebuah agama yang sedang dalam krisis di seluruh dunia dan mengatakan pemerintahnya akan mengajukan RUU pada Desember untuk memperkuat UU 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara.

Komentarnya, ditambah dukungannya terhadap majalah yang menerbitkan karikatur Nabi Muhammad, memicu kampanye di media sosial menyerukan boikot produk Prancis dari supermarket di negara-negara Arab dan Turki.

Tagar berisi ajakan pemboikotan ramai di sejumlah negara seperti Kuwait, Qatar, Palestina, Mesir, Aljazair, Yordania, Arab Saudi, dan Turki

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com