Pengusaha Properti Sebut Perlu Ada Relaksasi Aturan Kepailitan di Tengah Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Kasus gugatan kepailitan terhadap pengembang properti terus meningkat di tengah pandemi. Setidaknya ada 20 perusahaan properti yang digugat pailit sejak awal tahun ini.

Kondisi tersebut dampak dari pandemi. Pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk melindungi seluruh masyarakat.

Kondisi force majeure berdampak terhadap berbagai jenis usaha termasuk di industri properti, di mana pengembang yang semula sehat tiba-tiba mengalami gangguan cashflow bahkan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Meski dalam situasi force majeure Covid-19, namun tetap saja banyak kasus gugatan kepailitan. Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, maraknya kasus kepailitan khususnya di industri properti selain akibat kondisi dunia usaha yang sulit selama pandemi, juga karena mudahnya gugatan pailit dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa “apabila terjadi gagal bayar hutang pada minimal dua kreditur, maka perusahaan dapat dipailitkan”.

“Ketentuan itu membuat gugatan kepailitan menjadi sangat mudah, padahal jika kepailitan terjadi yang rugi bukan hanya pengembang tetapi juga ratusan pembeli lain yang tidak ikut menggugat, terlebih mereka yang belum melakukan akta jual beli. Hal itu seharusnya menjadi pertimbangan juga,” ujar Totok.

Terlebih lagi, kata dia, saat ini kondisi Indonesia sedang dalam situasi pandemi yang sudah ditetapkan pula menjadi bencana non-alam.

Oleh karena itu, REI mengharapkan adanya relaksasi aturan kepailitan ini selama masa pandemi, mengingat seluruh rakyat sedang sulit termasuk pelaku dunia usaha.

Totok menambahkan, industri properti merupakan industri strategis nasional yang mempunyai dampak multiplier terhadap 175 industri ikutan dan 350 industri kecil dan UMKM.

Anggota REI kini berjumlah hampir 6.500 perusahaan yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian cukup merata.

“Kami berharap dapat dirumuskan mekanisme implementasi peraturan yang berkeadilan dengan memerhatikan kondisi force majeur pandemi Covid-19 sehingga tidak merugikan banyak pihak,” kata Totok, Jumat (30/10/2020).

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Mohammad Nasih mengatakan kasus gugatan kepailitan pengembang memang menjadi salah satu isu yang sangat aktual selama pandemi Covid-19.

Padahal semua pihak perlu memahami bahwa situasi pandemi ini bukan kondisi yang bersifat permanen karena nantinya akan ada vaksin dan obatnya.

“Kasus gugatan pailit pengembang ini patut mendapat perhatian terutama dampaknya terhadap perekonomian nasional. Banyak pihak yang terlibat dalam bisnis ini, termasuk ratusan usaha lain yang bergantung kepada industri properti,” tegas Nasih.

Menurut dia, tidak ada yang diuntungkan dari pailit perusahaan properti karena yang menang jadi arang, dan yang kalah jadi abu.

Semua pihak, tidak hanya pengembang tetapi konsumen pembeli pun mengalami kerugian. Selain itu, stabilitas nasional dan ekonomi perlu dijaga, karena kalau tidak diperhatikan dikhawatikan terjadi instabilitas mengingat kerugian melibatkan banyak pihak.

Kesulitan keuangan yang dialami banyak perusahaan saat ini diyakini bersifat jangka pendek mengingat pandemi pasti akan berlalu.

Oleh karena itu, Nasih menilai kurang tepat jika sengketa utang piutang atau keterlambatan serahterima unit misalnya, diselesaikan melalui jalur kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Insolvensi dalam akutansi adalah kebangkrutan atau kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional. Syarat ini harus dipenuhi karena badan usaha tersebut sudah tidak punya kemampuan lagi memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

“Artinya, perusahaan yang kekayaan bersihnya masih positif tetapi sedang kesulitan keuangan jangka pendek misalnya akibat pandemi seperti saat ini, maka tidak tepat diselesaikan dalam kerangka kepailitan atau PKPU,” ujar Nasih.

Sementara Hakim Agung Syamsul Ma’arif menerangkan terkait kasus kepailitan di masa pandemi Covid-19 memang belum ada kebijakan khusus dengan kepailitan dan restrukturisasi utang secara menyeluruh. Kebijakan yang ada saat ini masih terbatas hanya berkaitan dengan lingkup pembiayaan/kredit perbankan.

Padahal seharusnya law maker di Indonesia mencontoh upaya yang dilakukan sejumlah negara misalnya dengan menaikkan batas insolven, defenisi utang, batas waktu PKPU atau seperti di Singapura yang mengeluarkan larangan kreditur untuk mengajukan kepailitan akibat pandemi hingga akhir tahun ini.

Di Indonesia belum ada payung hukum yang spesifik terhadap kontrak perjanjian yang terdampak Covid-19, dan belum ada ketentuan khusus berkaitan relaksasi kepailitan. Contohnya soal ambang minimum utang, moratorium permohonan PKPU, atau peran pemerintah dalam membantu negosiasi dan restrukturisasi utang.

“Seharusnya ini semua disikapi dengan mengeluarkan undang-undang. Tapi ini merupakan pendapat pribadi saya,” tegas Syamsul.

Saksikan video di bawah ini: