Pengusaha Soroti Minimnya Penyerapan Produk Lokal di Proyek Pemerintah

Senada dengan Johnny, Ketua Apindo Anton J Supit menilai, memang belum ada keseriusan, terutama di level birokrasi sebagai pelaksana di lapangan untuk memberdayakan industri dalam negeri dengan memberi ruang dan pasar yang lebih besar kepada produk nasional melalui pengadaan barang pemerintah dan BUMN.

“Butuh gebrakan nyata Presiden Jokowi untuk memecahkan masalah laten tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan instruksi presiden selama ini hanya akan menjadi kebijakan di atas kertas, dan ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan Indonesia, khususnya industri unggulan dalam jangka panjang,” kata Anton.

Ia menambahkan, selain menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap produk industri dalam negeri, pemerintah juga harus memberikan arahan maupun roadmap industri yang jelas bagi pengembangan industri nasional untuk jangka waktu lima tahun, 10 tahun, atau 25 tahun ke depan. Termasuk pola pengembangan sumber daya manusia dan jenis investasi berkualitas yang dibutuhkan. Insentif apa yang layak diberikan kepada industri nasional yang pada akhirnya akan menjadi substitusi impor.

“Penguatan industri itu harus dilakukan secara konsisten dan bertahap, karena itu harus disiapkan kebijakan beserta tahapan yang jelas, baik yang terkait dengan kebutuhan SDM yang berdaya saing dalam dalam era industri 4.0 maupun peningkatan produktivitas agar produk yang dihasilkan mampu berkompetisi di pasar dalam negeri maupun global. Konsistensi ini yang tidak ada,” kata Anton.

Apabila tidak ada langkah nyata di era kedua pemerintahan Presiden Jokowi ini, produk industri nasional akan selalu kalah bersaing dengan produk impor seperti dari China, baik dalam sisi harga maupun volume. Mereka sudah memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan industrinya kuat.

Saat dihadapkan dalam persaingan secara terbuka, produk dalam negeri bisa dipastikan akan kalah. Untuk itulah kebijakan berpihak kepada produk industri dalam negeri sangat dibutuhkan, dan inilah inti dari istruksi presiden mengenai TKDN. Namun sayangnya, instruksi ini belum dilaksanakan secara serius pada tingkat pejabat pelaksana.

Pengamat industri Jodjana Jodi mengakui, roadmap memang sangat penting bagi pengembangan industri agar pelaku usaha mempunyai arah yang jelas. Untuk sebagian industri roadmap itu sudah ada tinggal bagaimana melaksanakannya secara konsiten dengan memperhatikan perkembangan yang ada. Ini penting untuk menjaga agar proses tranformasi menuju industri dalam negeri yang kuat dalam berjalan secara efektif.

“Jadi semuanya harus jelas, rencananya ada, tujuannya ke depan akan kemana dan proses serta tahapannya pun diketahui sejak awal. Inilah pola yang perlu diterapkan dalam kebijakan TKDN agar produk dalam negeri menjadi raja di pasar dalam negeri. Berpihak secara jelas, baik secara politik maupun ekonomi,” tegas Jodi.

Menanggapi berbagai pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR Koordinator Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel mengatakan, pihaknya sebagai lembaga kontrol kebijakan pemerintah menanggapi serius seluruh masukan yang disampaikan oleh pakar dan pelaku industri tersebut.

Persoalan ini harus dibicarakan secara intensif  dengan pemerintah maupun BUMN untuk menemukan jalan keluar yang lebih efektif agar upaya pemulihan ekonomi bisa lebih cepat di lakukan. 

Perlu dibicarakan apa yang menjadi kesulitan kementerian/lembaga, maupun BUMN melaksanakan instruksi Presiden untuk memberi preferensi pada produk industri domestik. Apakah karena persoalan teknis, persoalan kontrak yang sudah terjadi sejak lama, ataukah produk lokal memang tidak bisa mendapat peran penting dalam berbagai proyek strategis dan infrastrukur pemerintah.

“Tanpa ada keberpihakan untuk menyelamatkan dan menyerap produk dalam negeri jelas  peningkatan TKDN dan pendalaman industri tidak akan terjadi. Sampai kapanpun kita akan mengalami ketergantungan pada produk impor,” kata Rachmat. 

Rachmat Gobel sendiri mengakui, dalam berbagai kunjungan kerjanya ke pusat-pusat industri keluhan soal pelaksanaan pengadaan barang pemerintah dan BUMN ini sering dikeluhkan para pelaku industri. 

“Saya harap, berbagai persoalan ini harus segera ditanggapi oleh Presiden Jokowi agar niat  membangun industri nasional yang kuat bisa terealisasi dengan baik,” tegas Rachmat.