Realisasi Belanja Anggaran Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 68 Persen

Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi sabo dam di Jawa Tengah untuk mengantisipasi banjir lahar dari Gunung Merapi. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur. Seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata.

Kemudian, pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan dan tumbuh pada masa pandemi Covid-19 ini.

Tercatat hingga 1 November 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 87,76 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp 59,47 triliun atau 68 persen.

"Pada masa pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor. Sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (4/11/2020).

Total anggaran tahun 2020 sebesar Rp 87,76 triliun terdiri dari program reguler sebesar Rp 75,44 triliun, dan program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp 12,32 triliun. Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Khusus untuk program PKT dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang, hingga awal November 2020 realisasinya telah mencapai Rp 10,80 triliun atau sebesar 87,7 persen. Dengan jumlah tenaga kerja yang telah terserap sebanyak 630.990 orang atau sekitar 98,7 persen.

Dari total sebanyak 16 program PKT, secara keseluruhan 11 program telah mendekati tuntas. Meliputi: Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah & Air Baku, OP Irigasi dan Rawa, Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa, Revitalisasi Drainase Jalan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo.

2 dari 2 halaman

Infrastruktur Lain

Pada 2020 penggunaan Aspal Buton (Asbuton) dilakukan pada jalan sepanjang 793 km yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia, dengan volume kebutuhan sekitar 42 ribu ton. (Dok Kementerian PUPR)

Kemudian, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Di samping itu juga dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,36 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa perluasan Program Padat Karya revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km, dengan lokasi anggaran sebesar Rp 1 triliun

Lalu pembelian produk rakyat berupa material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu ton sebesar Rp 200 milar, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 5.495 unit senilai Rp 125,6 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 272 unit senilai Rp 5 miliar, kemudian pembelian produk rakyat seperti Big Gun Sprinkler, Tandon Air dan Biodegester.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan konektivitas, dialokasikan anggaran untuk pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton senilai Rp 120 miliar, dan pembelian Resin Ester 790,42 ton sebesar Rp 25 miliar. Hingga saat ini, total realisasi penyerapan untuk pembelian produk rakyat adalah 57,7 persen atau senilai Rp 281 miliar dari total pagu Rp 487,8 miliar.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
belanja
Bisnis
Belanja bisa dikatakan pula sebagai ongkos atau biaya.
Lihat Selengkapnya
belanja
infrastruktur
anggaran
PUPR